Baca juga: AS Hapus Indonesia dari Daftar Negara Berkembang, BKPM Bentuk Tim Analis
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi komentar terkait penghapusan Indonesia dari daftar negara berkembang ini. Menurutnya, penghapusan tersebut tak akan memganggu fasilitas Generalized System of Preference (GSP). Lantaran, keputusan AS tersebut lebih terkait pada fasilitas Countervailing Duties (CVD).
"Jadi sebetulnya enggak terlalu besar sekali pengaruhnya kepada perdagangan kita, dan CVD ini berbeda dengan GSP, jadi dan enggak ada hubungannya dengan berbagai hal yang lain," ungkap Sri Mulyani, Senin (24/2/2020).
(Fakhri Rezy)