nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mulai Konstruksi 2021, Proyek Akses Sanitasi Jakarta Telan Biaya Rp11,3 Triliun

Vania Halim, Jurnalis · Selasa 25 Februari 2020 17:49 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2020 02 25 320 2173966 mulai-konstruksi-2021-proyek-akses-sanitasi-jakarta-telan-biaya-rp11-3-triliun-E2nS9gue0n.jpeg Proyek Sanitasi Air di Jakarta. (Foto: Okezone.com/Dok. PUPR)

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan segera membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) di Jakarta. Proyek tersebut senilai Rp11,3 triliun.

Infrastruktur tersebut berfungsi untuk meningkatkan akses sanitasi di Ibu Kota DKI Jakarta juga melindungi kualitas air dari pencemaran limbah domestik seperti mandi, cuci, kakus dan aktivitas rumah tangga lainnya.

Melansir keterangan Kementerian PUPR, Selasa (25/2/2020), di wilayah perkotaan seperti Jakarta yang memiliki jumlah dan kepadatan penduduk lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan lainnya dibutuhkan rancangan SPALD yang lebih baik.

Baca Juga: Tingkatkan Konektivitas, 2 Jalan Lintas Tengah Aceh Mulai Dibangun

Untuk mempercepat peningkatan pembangunan infrastruktur SPALD di Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2011 – 2012 telah dilakukan Review Master Plan Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta.

Seiring dengan review terhadap master plan tersebut, dilakukan juga kegiatan Survei Persiapan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) terhadap Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Air Limbah di DKI Jakarta. Berdasarkan hasil review master plan dan survey KPS tersebut ditetapkan 15 zona wilayah pembangunan di mana prioritas pembangunan pertama adalah Zona 1 dan Zona 6 yang meliputi wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara.

Baca Juga: Sejak 2014, Presiden Jokowi Sudah Bangun dan Operasikan Tol Sepanjang 1.114 Km

Konstruksi IPALD Zona 1 direncanakan akan dibiayai menggunakan APBN dan APBD Pemprov DKI serta bantuan Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).

Nilai investasi untuk pembangunan IPALD zona 1 sebesar Rp11,382 triliun dengan komposisi Rp9,324 triliun berasal dari Kementerian PUPR dan Rp2,058 triliun berasal dari APBD DKI, termasuk untuk jaringan perpipaan dengan sistem interseptor.

Untuk pembangunan Zona 1, saat ini sedang berjalan paket perencana sebesar Rp137 miliar. Konstruksi Zona 1 ditargetkan akan dimulai pada 2021 dan akan selesai di 2026.

Pekerjaan di Zona 1 meliputi konstruksi stasiun pompa, IPALD, dan pelatihan operasional pemeliharaan selama 2 tahun setelah konstruksi IPALD selesai. Kemudian juga pembangunan jaringan perpipaan meliputi trunk sewer, pipa lateral, fasilitasi interseptor, dan Sambungan Rumah untuk pilot area.

IPALD dan stasiun pompa Zona 1 akan dibangun di Kawasan Waduk Pluit di atas lahan seluas 3,9 hektar dengan kapasitas 240.000 m3/hari dan dapat melayani 989.389 jiwa atau 220.000 Sambungan Rumah (SR) yang tersebar di 8 kecamatan di Jakarta, yaitu Menteng, Tanah Abang, Gambir, Sawah Besar, Taman Sari, Tambora, Pademangan, dan Penjaringan seluas 4.901 hektar. IPALD Zona 1 dirancang menggunakan proses A2O (anoxic, anaerobic dan oxic) yang dikombinasikan dengan system MBR (Membrane Bio Reactor).

Untuk Zona 6 akan dibangun IPALD di kawasan Duri Kosambi seluas 7,3 hektar dengan kapasitas 282.500 m3/hari menggunakan teknologi pengolahan A2O yang dikombinasikan dengan Integrated Fixbed Film Acivated Sludge (IFAS).

Target penerima manfaat sebanyak 180.800 jiwa atau 36.000 SR di 2 Kecamatan di Jakarta Pusat, yakni Gambir dan Tanah Abang, serta 8 kecamatan di Jakarta Barat yakni Cengkareng, Grogol, Petamburan, Kebon Jeruk, Kalideres, Palmerah, Kembangan, dan Tambora; Kecamatan Kebayoran Lama di Jakarta Selatan dan Kecamatan Penjaringan di Jakarta Utara.

Kebutuhan biaya Pembangunan JSDP Zona 6 (Phase 1) diperkirakan sebesar Rp5,6 triliun dengan rincian Rp 4,75 triliun dari Kementerian PUPR dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) serta Rp 0,93 triliun dari APBD DKI Jakarta.

Sebelumnya telah dilakukan penandatanganan kesepakatan nota kesepahaman antara Jepang melalui JICA dengan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan pada tanggal 11 Juli 2019. Saat ini progres kegiatan di Zona 6 telah memasuki masa lelang paket konsultan perencanaan dan pengawasan

1
2
Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini