nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

PT Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diminta Tindaklanjuti Rekomendasi Komite Keselamatan Konstruksi

Giri Hartomo, Jurnalis · Rabu 04 Maret 2020 14:47 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2020 03 04 320 2178041 pt-kereta-cepat-jakarta-bandung-diminta-tindaklanjuti-rekomendasi-komite-keselamatan-konstruksi-yix9S82XOa.jpg Ilustrasi Kereta Cepat. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) untuk menjalankan rekemondasi Komite Keselamatan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tujuannya supaya proyek kereta cepat pertama di Indonesia ini bisa kembali dikerjakan.

“Saya sudah minta PT KCIC untuk segera melaksanakan rekomendasi dari Komite Keselamatan Konstruksi Kementerian PUPR, agar proyek ini dapat segera dilanjutkan dan dapat selesai sesuai target waktu,” jelas Menhub, dalam keterangannya, Rabu (4/3/2020).

Baca Juga: Langgar Aturan, Nilai Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Rp60 Triliun Dinilai Tidak Pantas

Menindaklanjuti penghentian sementara proyek tersebut, Menhub pun langsung menggelar rapat Pada Rapat tersebut, turut hadir Dirjen Perkeretaapian Zulfikri, Dirjen Binamarga Sugiyartanto, Ketua Komite Keselamatan Konstruksi KemenPUPR Danis H. Sumadilaga. Turut hadir juga Dirut PT KCIC Chandra Dwiputra, dan Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono.

Baca Juga: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dihentikan, Menteri PUPR Soroti Cara Kerja KCIC

Sebagai informasi, Komite Keselamatan Konstruksi Kementerian PUPR meminta proyek KA Cepat Jakarta – Bandung dihentikan sementara karena proyek tersebut dianggap berdampak pada layanan Tol Jakarta – Cikampek. Setidaknya ada 6 catatan dari Komite Keselamatan Konstruksi yaitu, pembangunan proyek KA Cepat Jakarta–Bandung kurang memperhatikan kelancaran akses masuk dan keluar jalan tol.

Kemudian mengganggu drainase, kebersihan jalan, dan keselamatan pengguna jalan tol. Menimbulkan genangan air, kemacetan dan menggangu kelancaran logistik, adanya pembangunan pilar LRT tanpa izin, pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) belum dilakukan sesuai aturan.

(fbn)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini