Pemerintah Buka-bukaan Penunjukan Ruangguru Cs Jadi Mitra Kartu Pra-Kerja
JAKARTA - Pemerintah kembali buka suara terkait penunjukan platform mitra kartu pra kerja. Mengingat, hingga saat ini publik masih mempertanyakan mekanisme penunjukan dari mitra kartu pra kerja ini.
Direktur Komunikasi Program Kartu Pra Kerja Panji Winanteya Ruky mengatakan, alasan pemerintah untuk menunjuk 8 platform untuk memberikan pelatihan adalah agar program tersebut bisa cepat berjalan. Apalagi kedelapan platform tersebut sudah masuk dalam kriteria dari sisi infrastrutktur hingga akses yang dimiliki bisa menjangkau seluruh Indonesia.
Baca juga: 4 Platform Sudah Daftar Jadi Mitra Baru Kartu Pra-Kerja
Penunjukan kedelapan platform digital ini sebetulnya dilakukan saat Project Management Office (PMO) atau manajemen pelaksana kartu prakerja belum terbentuk. Sehingga ketika PMO terbentuk,pihaknya memutuskan untuk segera menggunakan kedelapan platform tersebut sebagai permulaan.
"PMO dibentuk 17 maret, sekarang baru 23 April. Jadi, ini benar-benar di awal saja karena masih bayi. Kita awali dengan 8 karna harus berikan bantuan segera ke masyarakat tapi ini terbuka," ujarnya dalam teleconfrence, Kamis (23/4/2020).
Baca juga: Dihujam Kritikan, Pemerintah Buka Pendaftaran untuk Jadi Mitra Kartu Pra-Kerja
Ketika itu pemerintah terlebih dahulu melakukan pembahasan dengan delapan platform digital. Setelah lewat pembahasan alot, akhirnya pemerintah menawarkan perjanjian kerja sama (MoU).
Menurut Panji, kerja sama tersebut sudah bisa dimulai setelah Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 diundangkan tujuh hari setelah penandatanganan nota kesepahaman, tepatnya pada 27 Maret 2020. Setalah itu, kedelapan platform ini baru bisa mulai bertransaksi.
"Kapan kerjasama dimulai? Setelah permenko diterbitkan. Kami menyelesaikan perjanjian kerjasama yang ada dengan mitra sekarang karena sudah mulai bertransaksi. Dan 8 ini hanya untuk di saat awal karena harus mulai, situasi kedaruratan harus bisa berikan bantuan ke masyarakat," jelasnya
Meskipun begitu lanjut Panji, semua transaksi dipastikan murni atas dasar konsumen dan mitra platform digital. Pemerintah hanya membantu secara financhial dengan mentransfer langsung kepada peserta, selebihnya para peserta bisa memanfaatkan pelatihan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
"Kami tidak bayar mereka dan mereka tidak berikan pelatihan atas perintah kami karena kami tidak memerintahkan pelatihan. Tapi masyarakat pilih sendiri. Karena pelatihan kartu prakerja, dalam permenko, dijelaskan harus sama seperti yang diberikan ke publik. Ini transaksi komersial biasa. Cuma bantuan keuangan datang dari pemeritnah," kata Panji.
(Fakhri Rezy)
