Penyedia Jasa Pembayaran Wajib Maksimalkan Pelayanan pada Kartu Pra-Kerja

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 28 April 2020 14:02 WIB
https: img.okezone.com content 2020 04 28 320 2206080 inklusi-keuangan-ri-meningkat-karena-kartu-pra-kerja-UlWOwjrABD.jpg Kartu Pra-Kerja untuk Bantu Mencari Kerja. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Pemerintah optimistis program Kartu Pra-Kerja memberikan sisi positif lain, yakni meningkatkan inklusi keuangan. Mengingat seluruh metode pembayaran yang digunakan tidak lagi cashless, bahkan sudah digital.

Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Gede Edy Prasetya mengatakan, pembayaran yang digunakan pada program Kartu Pra-Kerja menggunakan sistem transfer dari bank maupun platform pembayaran digital lainya. Saat ini, ada empat mitra pembayaran digital dalam program Kartu Prakerja yakni Bank BNI, OVO, LinkAja, dan GoPay.

"Terkait mitra pembayaran ini membantu disamping melayani Kartu Pra-Kerja juga meningkatkan inklusi keuangan, dari mitra ini inklusi keuangan bisa naik," ujarnya dalam teleconfrence, Selasa (28/4/2020).

Baca Juga: Penting, Rahasiakan Nomor Akun Kartu Pra-Kerja dan Kode OTP

Gede menambahkan, meskipun lebih praktis, namun platform penyedia jasa pembayaran juga harus memberikan pelayanan yang maksimal. Khususnya sisi keamanan, para mitra penyedia jasa ini harus terus ditingkatkan sehingga bisa mendukung lancarnya program Kartu Pra-Kerja.

"Ada registrasi dan sebagainya sehingga berharap dari pembayaran digital bisa sekuritisasinya dan kemudahan bisa mendukung suksesnya Kartu Pra-Kerja ini yang diharapkan," jelasnya.

Penggunaan pembayaran secara digital juga bisa menghindari masyarakat dari penularan virus corona. Sebab para peserta tidak perlu bertatap muka langsung untuk melakukan pembayaran pendaftaran guna mengikuti pelatihan kartu pra kerja

"Di samping aman transaksi juga kesehatan. Mereka tidak menyentuh uang kertas untuk sementara masa pandemi lakukan digital payment untuk mengamankan kesehatan sendiri-sendiri," ucapnya

Sementara itu, Asisten Deputi Ketanagakerjaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yulius menambahkan, dalam program tidak menggunakan metode tunai namun uang digital melalui perbankan agar sejalan dengan inklusi keuangan. Hal ini sejalan dengan langkah pemerintah untuk terus meningkatkan inklusi keuangan.

"Kartu pra kerja kita tidak menggunakan uang secara cash tapi menggunakan uang digital e-wallet atau perbankan ini searah dengan inklusi keuangan yang diharapkjan pemerintah," jelasnya.

Sebagai informasi, pada 2019 angka inklusi keuangan Indonesia sudah mencapai 76,1% atau diatas dari target yang ditetapkan pemerintah yakni sebesar 75%. Ditargetkan pada 2024 mendatang angka inklusi keuangan Indonesia berada di angka 90%.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini