Kementerian dan Lembaga Diminta Beli Produk-Produk Lokal

Taufik Fajar, Jurnalis · Sabtu 02 Mei 2020 20:01 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 02 320 2208251 kementerian-dan-lembaga-diminta-beli-produk-produk-lokal-AIxBz6MVLj.jpg Ajakan untuk Membeli Produk Dalam Negeri untuk Cegah PHK. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta kementerian dan lembaga memanfaatkan situasi di tengah pandemi virus corona untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri.

“Agar seluruh kementerian dan lembaga mengutamakan pembelian barang yang diproduksi di dalam negeri sehingga ini dapat mendorong demand dan juga untuk mencegah pemutusan hubungan kerja sehingga nanti industri dalam negeri bisa recover lebih awal,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dikutip dari Setkab, Sabtu (2/5/2020).

Sementara itu, Airlangga meluruskan bahwa yang 4 juta itu yang mendaftar di dalam izin beroperasi di PSBB. “Jadi dalam situasi PSBB minta izin untuk beroperasi itu tenaga kerjanya sebanyak 4 juta,” ujarnya.

Baca Juga: Sederet Produk Hasil Inovasi Jadi Prioritas Pengembangan Pemerintah

Industri-industri yang di luar PSBB itu, lanjut Airlangga, tetap beroperasi dan tidak memerlukan untuk memperoleh perizinan. “Jadi tidak benar bahwa yang 17 juta itu 13 juta semuanya dirumahkan,” tuturnya.

Menurutnya, dari data PHK yang terverifikasi dan dirumahkan itu sebesar 1,7 juta. Untuk menjalankan industri yang jumlah pabrik itu sekitar di atas 40 ribu, dan tentunya yang mendaftar ke Kementerian Ketenagakerjaan. Tadi ada jumlah yang meminta untuk penundaan iuran BPJS Ketenagakerjaan.

“Terhadap mereka yang meminta penundaan BPJS, nanti sejumlah 116.705 perusahaan itu dipersyaratkan bahwa relaksasi Jamsostek itu diberikan kalau mereka tidak melakukan PHK,” urai Menko Perekonomian.

Terkait dengan insentif, kriterianya berbeda lagi karena itu terkait dengan restrukturisasi karena memang dari segi demand beberapa industri termasuk pariwisata demand-nya sudah turun 70%. “Jadi sektor pariwisata, sektor retail, sektor transportasi, kemudian juga restoran dan yang lainnya, dengan demikian tentu kriterianya berbeda-beda,” tambah Menko Perekonomian.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini