Presiden Jokowi Sebut Ada 7 Daerah Defisit Beras, Ini Respons BPS
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengatakan adanya defisit pasokan beras di 7 Provinsi. Padahal, beras dinilai masih cukup di seluruh Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Badan Pusat Statistik (BPS), Kadarmanto menyatakan data tersebut merupakan data bulanan BPS. Di mana juga digunakan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan.
Baca juga: Tambah Pasokan Beras, Jokowi Minta BUMN Buka Sawah Baru
"Sebetulnya data yang minus itu ketersediaan. Kami di BPS hanya menyampaikan produksi bulanan. Nah yang ketersediaan itu mungkin digunakan BKP. Tapi kalau data kita selalu disampaikan ke Pusdatin. Jadi persoalan data kami dipakai siapa wewenang Pusdatin Kementan," katanya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Minggu (3/5/2020).
Kadarmanto menambahkan, perhitungan surplus dan defisit sebagian besar memang dipengaruhi oleh kebutuhan tingkat konsumsi masyarakat. Misalnya, kata dia, kebutuhan konsumsi di bulan puasa dan lebaran cendrung meningkat, sehingga apabila terjadi defisit maka hal itu masih dalam posisi wajar.
Baca juga: Ada Wabah Corona, Produk Pertanian Justru Laku Keras
"Untuk menghitung surplus-defisit memang sangat dipengaruhi beberapa hal terutama di kebutuhan atau konsumsinya. BPS sendiri hanya menghitung surplus defisit produksi saja. Yaitu total Produksi dikurangi total konsumsi/kebutuhan," katanya.
(Fakhri Rezy)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
