JAKARTA - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanyakan keringanan hingga tagihan listrik di tengah pandemi virus corona, saat rapat virtual dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
Dalam rapat, beberapa Anggota Komisi VII menanyakan pelanggan rumah tangga 900 Va non subsidi dan pelanggan rumah tangga 1300 Va yang tidak mendapatkan keringanan di tengah Covid-19.
Anggota Komisi VII DPR Anwar Idris mengatakan, pemerintah mempertimbangkan pemberian keringanan pembayaran listrik bagi pelanggan rumah tangga 900 Va non subsidi dan pelanggan rumah tangga 1.300 Va.
Baca Juga: Diskon Listrik Tidak untuk Golongan 1.300 Va, Menteri ESDM: Mereka Punya Televisi hingga AC
Menurut dia, kedua golongan ini juga merasakan dampak yang cukup besar dari pandemi virus Corona.
"Maka itu, kami mendesak Menteri ESDM merevisi mekanisme pemberian tarif subsidi ke rumah tangga," ujar dia di Jakarta, Senin (4/5/2020).
Sementara itu, Anggota Komisi VII lainnya, Sartono mengatakan, pelanggan 900 Va non subsidi dan 1.300 Va harus didata kembali untuk memastikan pemberian insentif pembayaran tagihan listrik.
"Kami ingin pelanggan 900 Va non subsidi dan 1.300 Va boleh dihitung saja, mungkin tak gratis namun keringanan juga. Pasalnya rakyat menengah pun sudah berdampak karena Covid-19 ini," ungkap dia.
Sedangkan, Anggota DPR Komisi VII Fraksi PKB Ratna Juwita Sari mempertanyakan, viralnya tagihan listrik masyarakat yang menjadi polemik di media sosial. Di mana, masyarakat berpandangan penggunaan listrik dilakukan sama saja alias standar.
"Di media sosial ternyata banyak berseliweran keluhan pelanggan non subsidi di 900 Va dan 1.300 Va. Mereka berasumsi dengan pemakaian seperti biasa standar maksudnya tagihan mereka abodemen listrik ini menjadi naik," tandas dia.
(Feby Novalius)