BLT Hanya Sampai Juni, Setelah Itu Program Padat Karya Tunai Desa Dikebut

Taufik Fajar, Jurnalis · Jum'at 08 Mei 2020 10:41 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 08 320 2210893 blt-hanya-sampai-juni-setelah-itu-program-padat-karya-tunai-desa-dikebut-PUlHIvA2jA.jpeg Rupiah (Shutterstock)

JAKARTA - Saat ini dana desa tengah difokuskan pada program Bantuan Langsung Tunai (BLT). BLT Dana Desa ini diberikan kepada warga desa yang terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Pemerintah menyiapkan antisipasi desa untuk menghadapi situasi ekonomi ketika pandemi covid-19 berakhir. Salah satunya adalah maksimalisasi dana desa yang tersisa untuk pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Pelaksanaan PKTD di tengah pandemi covid-19 saat ini tengah mengalami penurunan.

 Baca juga: Sri Mulyani Ambil Alih Pembagian Bansos di DKI Jakarta

“PKTD bisa kita jadikan untuk antisipasi pasca wabah. Karena kita juga harus berikir bagaimana pasca wabah, bagaimana situasi desa, bagaimana ekonomi masyarakat, sementara BLT Dana Desa hanya tiga bulan sampai Juni,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar dilansir dari laman Kemendesa, Jumat (8/5/2020).

Setidaknya terdapat tiga kebijakan strategis dana desa yang dilakukan dalam menghadapi pandemi covid-19, yakni Desa Tanggap Covid-19, BLT, dan PKTD. Dalam hal ini, Desa Tanggap Covid-19 dilakukan untuk menangani dari sisi kesehatan, sedangkan BLT dan PKTD menangani dari sisi ekonomi masyarakat desa.

 Baca juga: Soal Bansos, Presiden Jokowi Minta Dibuat Hotline Pengaduan

“Pasca covid akan kita keluarkan Surat Edaran baru, bahwa penggunaan dana desa untuk penanganan pasca wabah. Kalau pasca wabah BLT hilang kan, juga tidak lagi bicara soal ruang isolasi, tidak lagi berbicara soal penanganan, maka akan kita dorong untuk PKTD,” terangnya.

PKTD sendiri, menurutnya, merupakan upaya untuk membuka peluang kerja bagi masyarakat miskin di desa, yang upahnya diberikan secara langsung setiap harinya. Selain untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, PKTD juga diharapkan dapat meningkatkan daya beli di perdesaan.

 Baca juga: Presiden Jokowi Minta Data Bansos Dibuka secara Transparan

Dalam pelaksanaan PKTD, lanjutnya, komponen upah lebih tinggi yakni tidak boleh kurang dari 80 persen, sedangkan 20 persen sisanya digunakan untuk komponen bahan. PKTD sendiri diprioritaskan untuk anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta masyarakat marjinal lainnya.

“PKTD banyak bentuknya. Misalnya desa wisata, PKTD fokuskan untuk kebersihan, pemeliharaan dengan pendekatan PKTD. Uang tersalurkan, tempat wisata menjadi indah lagi, masyarakat mendapat pendapatan,” ujarnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini