JAKARTA - Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyebut tidak mudah menjadi Direksi dari PT PLN (Persero). Karena menurutnya, banyak beban politik yang harus dipikul oleh jajaran Direksi ini.
Menurut Dahlan Iskan, jajaran Direksi PLN merupakan penugasan dari perpolitkan pemerintah. Oleh karena itu, biasanya para Direksi PLN ini harus ahli dalam negosiasi.
"Ternyata memang tidak mudah menjadi Direksi PLN. Karena harus negosiasi politik," ujarnya dalam sebuah diskusi, Minggu (10/5/2020).
Baca Juga: Begini Cara Cegah Ubur-Ubur Tak Masuk PLTU Paiton
Apalagi lanjut Dahlan, dalam setiap kesalahan PLN selalu menjadi kambing hitam baik itu dari masyarakat maupun DPR. Padahal menurutnya, PLN hanya menjalankan bisnis seusia dengan arahan pemerintah.
"Apakah DPR apakah rakyat tetap menganggap bahwa PLN ini adalah lembaga yang harus bertanggung jawab," jelasnya.
Baca Juga: Gas Bumi untuk PLN Ditetapkan USD6/Mmbtu
Salah satu contohnnya saja dalam urusna penurunan tarif listrik. PLN selalu mendapatkan tekanan dari masyarakat maupun DPR untuk menurunkan.
Contoh paling baru adalah ketika pemerintah memutuskan untuk menggratiskan tarif listrik utnuk pelanggan 450 va dan diskon 50% untuk pelanggan listrik 900 VA subsidi. Meskipun keuangan sedang sulit, namun PLN tetap diminta untuk menurunkan dan memberikan diskon untuk meringankan beban masyarakat.
Baca Juga: PLN Jamin Pasokan Listrik di Rumah Selama PSBB
"Padahal PLN ini kan hanya perusahaan dalam hal apapun hukum bisnis perusahaan tetap berlaku di pln termasuk apakah harus menggartiskan atau memotong 50% pelanggan kecil. Tidak boleh naik tarif, semua ini adalah konsekuensi yang harus diterima oleh PLN sebagai penugasan dari perpolitikan," jelasnya
(Kurniasih Miftakhul Jannah)