BPK Ingatkan Pemerintah tentang Pengelolaan Anggaran Covid-19

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 12 Mei 2020 10:22 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 12 320 2212719 bpk-ingatkan-pemerintah-tentang-pengelolaan-anggaran-covid-19-qjYUlIeg6K.jpg Badan Pemeriksa Keuangan. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta kepada pemerintah untuk hati-hati dalam mengelola uang negara untuk penanganan virus corona ini. Mengingat, uang yang digunakan bukanlah uang yang sedikit.

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono mengatakan, pelaksanaan dalam penggunaan anggaran harus dilakukan dengan hati-hati. Utamanya adalah dalam proses pelaksanaannya yang perlu diawasi agar tak jadi penyelewengan.

Baca Juga: BPK Soroti Pengelolaan Utang Pemerintah

BPK sendiri tidak tinggal diam untuk menghadapi pandemi corona. Saat ini, BPK sendiri sedang menyiapkan strategi baru untuk memaksimalkan pemeriksaan terhadap pergeseran dana untuk Covid-19.

"Permasalahan itu juga sebenarnya bukan pada anggarannya, tapi pada pelaksanaan anggarannya. Jadi silakan buat anggarannya dengan alasan mitigasi tertentu dan kemudian kita lihat mitigasi pelaksanaannya," ujarnya dalam telekonferensi, ditulis Selasa (12/5/2020).

Baca Juga: Rekomendasi BPK ke Presiden, Agar Utang Pemerintah Tak Menumpuk

Menurut Agus, dalam keadaan pandemi Virus Corona seperti saat ini, mau tidak mau proses pemeriksaan mengalami perubahan. Oleh karena itu, saat ini sedang didiskusikan dengan seluruh BPK perwakilan dunia lainnya agar pengawasan lebih prudent dan akurat.

"Dalam keadaan bencana ini, pandemi ini, maka tentu ada yang berubah dalam proses pemeriksaan, kita sekarang sedang membahas dengan BPK sedunia, kira-kira sistem seperti apa dalam konteks pelaksanaan pemeriksaan dalam keadaan pandemi. Tapi, standar prudentiality, profesionalisme dan fairness itu tidak kita kurangi," jelasnya.

Agus menambahkan, penanganan Virus Corona tidak boleh sama dengan masa-masa penanganan bencana dan pengalihan dana pada zaman dahulu. Apalagi saat ini perkembangan zaman terus bergerak maju dengan cepat.

"Kami mendukung tatanan kerja yang prudent yang dibuat pemerintah untuk memitigasi. Kami juga punya memori organisasi yang panjang," ucapnya

Ditambah, BPK juga memiliki pengalaman yang kurang baik dalam pengawasan anggaran untuk bencana alam. Misalnya saja, adalah kasus BLBI, tsunami Aceh, Bank Century atau bahkan kasus yang masih hangat diperbincangkan yaitu Jiwasraya.

"Bahwa permasalahan yang sifatnya krisis, meninggalkan jejak permasalahan, karena ada titik-titik tertentu yang internal atau system control-nya buruk sehingga menjadi tidak prudent. Apa itu? Waktu tsunami 2004, 1998 BLBI, 2008 Century dan yang terdekat adalah Jiwasraya. Ini yang sudah kami sampaikan kepada pemerintah," jelasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini