Ada UU Corona, Sri Mulyani Sebut Ketidakpastian akibat Covid-19 Masih Sangat Tinggi
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi atas dua hal kepada DPR yaitu Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021 (KEM PPKF Tahun 2021) yang sudah didengar serta pengesahan Perppu No.1/2020 menjadi Undang-Undang oleh DPR di rapat paripurna.
"Tadi telah dilakukan 2 hal yang luar biasa penting. Pertama, penyampaian pemerintah mengenai Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) untuk pembahasan permulaan RAPBN 2021. Kedua, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan persetujuan terhadap RUU untuk penetapan Perppu Nomor 1/2020 menjadi Undang-Undang," jelas Sri Mulyani seperti dikutip laman resmi Kemenkeu, Jakarta, Rabu (13/5/2020).
Baca Juga: Perppu Corona Disahkan Jadi UU, Sri Mulyani Buka-bukaan soal Penggunaan Anggaran
Menkeu melanjutkan, mengingat ketidakpastian akibat Covid-19 yang masih sangat tinggi, maka berbagai indikator yang disampaikan terkait pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, harga minyak, lifting minyak dan nilai tukar merupakan suatu bahan awal untuk dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
Sri Mulyani menyampaikan apresiasinya pada Ketua Komisi XI Dito Ganinduto dan Ketua Badan Anggaran (Ketua Banggar) DPR Said Abdullah beserta anggotanya karena telah membantu pemerintah dalam memformulasi kebijakan yang tepat sesuai tantangan COVID-19. Apresiasi yang sama juga disampaikan Menkeu untuk Pimpinan DPR dan seluruh anggota DPR.
Baca Juga: DPR Setujui Perppu Covid-19 Jadi UU, Defisit APBN 2020 Capai 5,07%
Mengenai Perppu Nomor 1/2020, Menkeu juga mengapresiasi DPR yang tetap memberi masukan dan pandangan untuk menjalankan UU yang baru saja ditetapkan ini.
Pemerintah juga akan terus memperbaiki respons kebijakan agar masyarakat mendapatkan perlindungan dari sisi kesehatan, sosial dan ekonomi dari pelaksanaan Perppu tersebut.
(Dani Jumadil Akhir)
