Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Kembali Digugat, Ini Respons Dewan Jaminan Sosial
JAKARTA - Dewan Jaminan Sosial Nasional buka suara terkait rencana adanya masyarakat menggugat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan ke Mahkamah Agung.
"Jadi pada prinsipnya, kami (DJSN) akan menunggu secara formil gugatan itu," ujar Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Indra Budi pada telekonfrensi, Selasa, (19/5/2020).
Baca Juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Dewan Jaminan Sosial: Wajar
Dia menjelaskan, DJSN akan mempelajarinya, apabila telah ada dokumen formal mengenai gugatan tersebut. Sebelum pemerintah akan menindaklajutinya sesuai mekanisme dan hukum yang berlaku.
"Tapi kami tidak berandai-andai mengenai hasil akhir gugatan itu nantinya," ungkap dia.
Baca Juga: Dampak Covid-19, Denda Iuran BPJS Kesehatan Diturunkan Jadi 2,5%
Pihaknya juga bersama dengan pemerintah berupaya untuk mengedepankan layanan kesehatan dan mengoptimalkan program Jaminan Kesehatan Nasional.
