Belum 100% Beroperasi, Pengusaha Minta Keringanan Tarif Listrik untuk Dunia Usaha
JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti akan tarif premium listrik yang dibebankan secara penuh kepada dunia usaha. Padahal, saat ini industri belum beroperasi 100%.
Menurut Ketua Umum Apindo, Hariyadi B Sukamdani, Pemerintah diharapkan bisa menurunkan harga sejumlah komoditas BBM, listrik, dan gas di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang lesu saat ini.
Baca juga: Mati Listrik di Jateng, Ini Cara PLN Mengatasinya
Oleh sebab itu, Apindo memberikan usulan ke pemerintah terkait tarif dasar listrik untuk dunia usaha. "Penghapusan biaya premium-rekening minimum pemakaian listrik 40 jam menyala, termasuk untuk pelanggan industri premium 235 jam yang menyala selama masa pandemik Covid-19," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Minggu (31/5/2020).
Selain itu, Dirinya juga meminta adanya penundaan pembayaran 50% tagihan PLN hingga Desember 2020. Di mana, dengan jaminan cicilan berupa giro mundur selama 12 bulan.
Baca juga: Ini Bahaya Ingin Peroleh Tarif Listrik Murah dengan Utak-atik Kwh Meter
Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kepada pemerintah untuk mengkaji ulang harga BBM industri, listrik dan gas yang dibebankan kepada dunia usaha saat ini. Tingginya harga sejumlah komoditas tersebut dinilai sangat memberatkan dunia usaha, ditambah lagi dengan melemahnya perekonomian nasional akibat dampak pandemik COVID-19.
Menurut Ketua Umum Apindo, Hariyadi B Sukamdani, Pemerintah diharapkan bisa menurunkan harga sejumlah komoditas BBM, listrik, dan gas di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang lesu saat ini. Selain itu, Pandemi COVID-19 yang melanda saat ini telah menurunkan daya saing industri nasional lantaran permintaan barang baik di dalam negeri maupun transaksi ekspor juga menurun.
(Fakhri Rezy)
