Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Ditambah Rp35,5 Triliun? Ini Faktanya

Giri Hartomo, Jurnalis · Sabtu 06 Juni 2020 09:38 WIB
https: img.okezone.com content 2020 06 05 20 2225308 dana-pemulihan-ekonomi-nasional-ditambah-rp35-5-triliun-ini-faktanya-SS1LNxgC2C.jpg Uang Rupiah (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Pemerintah bakal kembali merevisi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN) 2020 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Lewat revisi ini, pemerintah kembali menambah anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat Covid-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penambahan anggaran ini nantinya akan didistribsuikan untuk biaya penanganan Covid-19. Seperti, insentif untuk tenaga kesehatan, santunan kematian, bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa.

 Baca juga: Mal di Jakarta Diizinkan Buka pada 15 Juni 2020

Berikut adalah fakta mengenai dana PEN yang dirangkum Okezone:

1. Naik Rp35 Triliun

Sri Mulyani mengatakan, anggaran pemulihan ekonomi nasional naik menjadi Rp677,2 triliun. Jumlah tersebut bertambah Rp35,5 triliun dari anggaran sebelumnya hanya sebesar Rp641,7 triliun.

"Biaya penanganan Covid-19 yang tertuang dalam revisi Perpres diidentifikasi Rp677,2 triliun," ujarnya dalam telekonferensi, Rabu (3/6/2020).

Baca juga: Jakarta Terapkan PSBB Masa Transisi, Ini Aturan di KRL

2. Rp87,55 Triliun untuk Kesehatan

Sri Mulyani menjelaskan, alokasi anggaran tersebut nantinya akan dialkokasikan untuk kesehatan dan penanganan virus corona sebesar Rp87,55 triliun. Anggaran ini juga meliputi belanja penanganan Covid-19, tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran untuk jaminan kesehatan, biaya Gugus Tugas, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan.

3. Anggaran untuk Bansos Rp203,9 Triliun

Lalu yang kedua adalah perlindungan sosial menyangkut program PKH, sembako, Bansos Jabodetabek, Bansos Non-Jabdetabek, Kartu Pra Kerja, di-diskon listrik diperpanjang jadi 6 bulan dan logistik sembako, BLT dan desa. Dengan insentif ini, pemerintah merogoh kocek sebesar Rp203,9 triliun.

4. Pinjaman Modal UMKM Rp123,46 Triliun

Kemudian yang ketiga adalah dukungan kepada UMKM dalam bentuk subsidi bunga, penempatan dana restrukturisasi dan mendukung modal kerja UMKM yang pinjaman sampai Rp10 miliar. Serta belanja untuk penjaminan kredit modal kerja darurat yang diberikan kepada UMKM di bawah Rp10 miliar yang mana nantinya pinjamannya dukung APBN sebesar Rp123,46 triliun.

5. Insentif Dunia Usaha

Dan yang terakhir adalah insentif untuk dunia usaha agar bisa bertahan di tengah terpaan covid-19. Ada berbagai macam insentif yang diberikan pemerintah untuk dunia usaha.

Misalnya Rp126,1 triliun dikeluarkan untuk memberikan insentif perpajakan. Kemudian bidang pembiayaan dan korporasi termasuk di dalamnya PMN, penalangan modal kredit kerja darurat non-UMKM padat karya serta belanja termasuk penjaminan untuk BUMN dengan dana talangan sebesar Rp44,57 triliun.

"Kemudian untuk bidang pembaiyaan dan korporasi, termasuk di dalamnya adalah PMN, penalangan kredit modal kerja darurat non UMKM padat karya serta belanja untuk premi risiko bagi kredit modal kerja bagi industri padat karya pinjaman di atas Rp10 miliar hingga Rp1 triliun termasuk penjaminan untuk beberapa BUMN," kata Sri Mulyani.

 Baca juga: Jakarta Terapkan PSBB Masa Transisi, Ini Aturan di KRL

6. Bansos jadi Rp300.000

Selain itu lanjut Sri Mulyani, akan ada beberapa perubahan pada jumlah yang di dapat masyarakat dari Rp600.000 menjadi Rp300.000. Hal ini dikarenakan adanya perpanjangan pemberian bansos dari Juli hingga Desember.

Selain itu, BLT dana desa pun akan diperpanjang hingga September mendatang. Adapun alokasi untuk BLT dana desa yakni sebesar Rp31,8 triliun.

"Sedangkan yang tadi bansos tunai non Jabodetabek alokasi Rp32 triliun. Alokasi Jabodetabek Rp6,8 triliun," ucapnya.

7. Suntikan Modal BUMN

Pemerintah akan memberikan suntikan dana kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini untuk mengantisipasi dampak virus Corona atau Covid-19.

Sri Mulyani mengatakan, dukungan ini untuk BUMN yang dianggap memiliki pengaruh besar hajat hidup masyarakat. Di mana perannya dari sisi exposure besar sistem keuangan dan dimiliki pemerintah dengan total aset yang cukup besar.

"Jadi program pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan melalui BUMN mencakup 12 BUMN dari sisi subsidi, penyaluran bansos, PMN dan dana talangan total Rp52,57 triliun," ujar Sri Mulyani dalam telekonferensi, Jakarta, Rabu (3/6/2020).

1
2
Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini