Menko Airlangga: Krisis Akibat Covid-19 Tidak Akan Selesai Tahun Ini
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberi gambaran bahwa krisis akibat Pandemi Covid-19 tidak akan selesai sampai akhir tahun 2020. Di mana pada tahun 2021 dan 2022 akan ada recovery.
Namun, lanjut dia, pemerintah sudah menyiapkan skenario defisit anggaran dan akan mengembalikannya di tahun 2023. Hal itu guna mempunyai ruang untuk melakukan stimulus fiskal maupun pembiayaan.
"Jadi, apabila dilihat dari segi ekspor impor, neraca ekspor turun dan yang bisa menahan penurunan adalah sektor industri pengolahan. Mining mengalami penurunan, kemudian oil and gas. Dari segi impor, konsumsi juga menurun banyak. Bahan baku turun. Lalu, yang menjadi catatan adalah capital juga turun, itu berarti investasi turun dan penciptaan lapangan terbatas," ujar dia dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6/2020).
Baca Juga: Dihantam Corona, Erick Thohir: BUMN Butuh Waktu 2 Tahun Kembali di Titik Normal
Dari sisi penerimaan pajak sektoral, sektor pertambangan, transportasi, konstruksi dan real estate, perdagangan, manufaktur, serta keuangan mengalami penurunan.
”Jika sektor keuangan sudah terdampak, itu berarti membutuhkan langkah-langkah koordinasi Pemerintah bersama BI dan OJK secara cepat. Dengan catatan, cepat dan tidak tersandung oleh aparat hukum," ungkap dia.
Dia juga menyebut, ada beberapa sektor yang tertekan dampak Covid-19 namun mulai terjadi pembalikan arah seiring dengan pembukaan ekonomi, seperti otomotif dan distribusi bahan bangunan.
"Memang terjadi penurunan dalam, namun ada sinyal membaik dan positif terkait dengan pembukaan ekonomi,” jelas dia.
Baca Juga: Covid-19 Bikin Situasi Tak Normal, Ekonomi RI Diprediksi Minus 3% di Kuartal II-2020
Menko Airlangga pun membeberkan soal perkembangan Covid-19 di Indonesia. Ada standar global untuk warna wilayah. Hijau itu daerah aman, kuning itu sudah siap untuk dibuka, lalu daerah yang berbahaya itu warnanya merah, dan orange itu bersiap-siap.
"Masing-masing kepala daerah di tingkat Gubernur yang menentukan wilayahnya sudah siap dibuka atau masih perlu ditutup. Kemudian seluruh data dikumpulkan di BNPB sehingga apabila ada second wave, daerah tersebut bisa ditutup kembali,” pungkas dia.
(Dani Jumadil Akhir)
