Share

Tenang, Nikahi Teman Sekantor Tak Akan Di-PHK

Giri Hartomo, Jurnalis · Sabtu 27 Juni 2020 10:30 WIB
https: img.okezone.com content 2020 06 27 320 2237289 tenang-nikahi-teman-sekantor-tak-akan-di-phk-Fosv3dOf1X.jpg Menikah (Foto: Okezone.com)

JAKARTA โ€“ Karyawan yang ingin menikahi teman sekantor tidak perlu ragu lagi. Sebab, larangan menikah dengan rekan satu perusahaan sudah tidak ada.

Bagi yang berencana menikah dengan teman yang bekerja di satu perusahaan jangan lagi risau apalagi galau karena takut di PHK. Namun ingat, jika mengadakan resepsi pernikahan, tetap utamakan protokol kesehatan ya.

Baca juga: Pilot Kontrak Kena PHK, Bos Garuda: Gaji Tetap Dibayar

Melansir Instagram Kemenaker, Sabtu (27/6/2020), dulu perusahaan dapat melakukan PHK jika dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama di atur tentang larangan menikah dengan pekerja lainnya dalam satu perusahaan.

Namun sekarang perusahaan tidak boleh melakukan PHK terhadap pekerjanya yang menikah dengan teman kerjanya di satu perusahaan yang sama

Pencabutan larangan menikah dengan rekan satu kantor seiring dengan keputusan Mahkamah Kontitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi pasal 153 Ayat 1 huruf f undang-undang Nomor 13 tahun tentang ketenagakerjaan. Maka itu MK resmi mencabut tentang aturan larangan nikah dengan teman sekantor.

Baca juga: Ini Berbagai Upaya Kemenaker Guna Jaga Daya Beli Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19

Permohonan yang diajukan oleh delapan karyawan yakni Jhoni Boetja, Edy Supriyanto Saputro, Airtas Asnawi, Syaiful, Amidi Susanto, Taufan, Muhammad Yunus, dan Yekti Kurniasih membuat perusahaan tidak bisa menetapkan aturan yang melarang karyawannya menikah dengan rekan kerja satu kantor.

Ketua MK Arief mengatakan bahwa Pasal 153 Ayat 1 Huruf f Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidaklah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Serta permohonan yang diajukan beralasan menurut hukum.

Selain itu, MK juga menilai bahwa frasa โ€œkecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama" yang ada dalam Pasal 153 Ayat 1 Huruf f bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini