Virus Corona, PSBB Transisi dan Ancaman PHK
JAKARTA - Pemerintah menuju era new normal. Saat ini tengah dilakukan masa PSBB transisi dengan membuka kegiatan ekonomi seperti perkantoran hingga mal. Beberapa aturan soal new normal sudah ditetapkan dan intinya agar masyarakat bisa kembali produktif dan aman dari Covid-19.
Namun, ketika menuju new normal, angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kembali meningkat. Menurut data Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ada 6,4 juta karyawan yang di-PHK atau dirumahkan akibat wabah Covid-19.
Baca Juga: Gegara Corona Banyak Pengangguran, 10 Juta Orang Butuh Lapangan Pekerjaan
Jumlah tersebut melebihi data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang menyebut karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan berkisar 2,9 juta orang pada Mei 2020.
Lalu kenapa masih ada PHK di tengah PSBB transisi? Padahal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang perusahaan-perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai pada masa transisi.
Perusahaan juga harus memberikan seluruh hak pegawai pada masa transisi. Aturan itu tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Nomor 1477 Tahun 2020.
Pengamat Ekonomi Indef Bhima Yudhistira mengatakan, new normal belum mampu menggerakan konsumen untuk belanja. Salah satunya karena mobilitas masih rendah. Data Google Mobility per 22 Juni menyebutkan mobilitas atau pergerakan penduduk ke pusat perbelanjaan dan rekreasi minus 21% dan spesifik di Jakarta minus 31%.
"Ini indikasi masyarakat masih khawatir adanya pandemi sehingga tetap menunda pergi ke pusat perbelanjaan," kata Bhima kepada Okezone, Jakarta, Minggu (28/6/2020).
Baca Juga: Gegara Corona, Hanya 23% Masyarakat yang Masih Miliki Pekerjaan
Selain itu di kelompok masyarakat menengah bawah terjadi tekanan hebat pada daya beli. Di kelompok masyarakat menengah atas cenderung saving atau menyimpan uang. Hal ini membuat pengusaha melakukan PHK.
"Betul mereka terpaksa lakukan PHK karena permintaan belum pulih," ujarnya.
Menurut Bhima, angka PHK kembali meningkat karena pemberian stimulus kepada pengusaha oleh pemerintah belum dapat dirasakan. "Salah satunya karena realisasi stimulus baru 6,8% dan UMKM tidak mencapai 1%," katanya.
