Pemerintah Punya Utang Rp5,02 Triliun ke Jasa Marga

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 30 Juni 2020 14:14 WIB
https: img.okezone.com content 2020 06 30 320 2238808 pemerintah-punya-utang-rp5-02-triliun-ke-jasa-marga-Jo7KozFj8H.jpg Uang Rupiah. Foto: Ilustrasi Shutterstock

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) menyebut pemerintah masih berutang kepada Perseroan sebesar Rp5,02 triliun. Adapun utang ini terkait realisasi dana talangan untuk pembebasan tanah pada tahun 2016-2020.

Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur mengatakan, sebenarnya total pengeluaran dana yang digunakan untuk pembebasan lahan mencapai RP27,26 triliun. Sedangkan pemerintah baru membayarkan utang untuk dana talangan pembebasan lahan ini sebesar RP22,24 triliun.

Baca Juga: Jadi Dirut Baru Jasa Marga, Ini Profil Subakti Syukur

"Jadi total pengeluaran untuk pembebasan lahan ini mencapai Rp 27,265 triliun, yang sudah dibayar itu Rp 22,24 triliun, sehingga ada piutang yang masih outstanding sebesar Rp 5,02 triliun," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI, Selasa (30/6/2020).

Menurut Subakti, untuk pendanaan pengadaan lahan pihaknya meminjam dana dari pemegang saham dan perbankan. Sehingga perseroan memiliki beban cost of fund terhadap kreditur

"Ini menyangkut selisih bunga karena kita pinjam untuk pinjaman komersial kemudian pemerintah pemerintah mengembalikan berdasarkan bunga BI7DRR sekitar 4,5-5% jadi itu ada selisih bunga sehingga ada Rp1,6 triliun lebih yang kondisinya belum terselesaikan," jelasnya.

Baca Juga: Jasa Marga Dapat Cuan dari 6 Jalan Tol Baru Ini 

Saat ini, Jasa Marga memiliki beban cost of fund sebesar Rp2,8 triliun. Namun, pemerintah hanya bisa membayarkan Rp1,94 triliun saja sebab, pemerintah berpatokan kepada bunga BI7DRR, sedangkan pinjaman komersial perbankan ke Jasa Marga menerapkan bunga 8,5 hingga 10,25%

"Di sini kami mencoba usulan solusinya dikarenakan BPJT hanya menyediakan dana talangan untuk tanah sehingga seluruh biaya yang timbul akibat penyediaan dana talangan tanah menjadi tanggungan pemerintah dan percepatan pengembalian cost of fund maksimum satu bulan sejak penggantian dana talangan tanah, selisih cost of fund kita usulkan diganti tunai atau diperhitungkan dalam investasi," ucapnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini