Bos Jasa Marga Kesal Proses Verifikasi Pembebasan Lahan Tol Bertele-tele

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 30 Juni 2020 15:04 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 06 30 320 2238843 bos-jasa-marga-kesal-proses-verifikasi-pembebasan-lahan-tol-bertele-tele-3kQxcVSfM0.jpg Tol (Foto: Dok Jasa Marga)

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) buka-bukaan tentang kendala dalam pembangunan jalan tol di Tanah Air. Masalah utama yang masih terus terjadi hingga saat ini adalah terkait pembebasan lahan.

Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur mengatakan, salah satu yang seringkali menghambat adalah pada proses verifikasi. Verifikasi sendiri terdiri atas dua pihak, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Baca Juga: Ekonomi RI Diprediksi Minus 3,8%, Lebih Baik Dibanding Singapura dan India 

Dengan adanya double verifikasi yang dilakukan oleh LMAN dan BPKP dengan dokumen persyaratan yang berbeda-beda, Subakti meminta adanya aturan yang seirama dalam proses sertifikasi. Karena sering ada kesalaha presepsi pada kedua lembaga verifikasi tersebut.

"Jadi sering yang menurut BPKP udah lengkap tapi LMAN belum, nah ini kami minta sebenarnya diatur lebih jelas persyaratan-persyaratannya sehingga pada saat verifikasi oleh satu pihak itu dengan parameter yang sama," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR-RI, Selasa (30/6/2020). .

Baca Juga: Bos Pertamina Curhat Tak Nyaman Ditanya Kapan Harga BBM Turun 

Misalnya dalam proses verifikasi sertifikasi aset pembebasan tanah sering ditolak LMAN. Penolakan ini dengan berbagai macam alasan seperti dokumen yang tidak lengkap, padahal dokumen administrasi sudah lolos verifikasi BPKP dan sudah eligable.

"Penggantiannya sering ditolak LMAN karena dokumen tidak lengkap, artinya di sini di Perpres 102/2016 itu setelah kita bebaskan tanah kemudian dokumen lengkap dikoreksi BPJT kemudian diajukan pembayaran ke LMAN, tapi LMAN diverifikasi ulang lagi," katanya.

Oleh karena itu lanjut Subakti, dirinya meminta agar proses verifikasi tidak double dan bisa seirima. Perseroan pun mengaku sudah mengusulkan untuk perubahan aturan kepada Badan Pertanahan Nasional

"Sepertinya ini sudah ada koreksinya di Perpres 66/2020," ucapnya.

(dni)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini