Ada Lumbung Pangan di Kalteng, Prabowo Dapat Tugas Siapkan Tenaga Kerja
JAKARTA - Pemerintah bakal membangun lumbung pangan baru (food estate) di Kalimantan Tengah (Kalteng). Rencananya lumbung pangan baru ini akan rampung pada 2022 mendatang.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, dalam menjalankan program ini, ada beberapa instansi yang terlibat di dalamnya. Sejumlah pejabat Kabinet Indonesia Maju antara lain Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Baca Juga: Bangun Food Estate Tahap Pertama, Lahan 30.000 Ha Disiapkan
Menurut Basuki, masing-masing Kementerian memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Misalnya untuk Kementerian PUPR yang akan melakukan rehabilitas pada saluran irigasi seluas 148.000 ha. Sedangkan Kementerian Pertanian mengemban tugas untuk pengembangan dan proses tanam sejumlah komoditas pangan di atas 148 ribu hektare (Ha) lahan persawahan di lumbung pangan tersebut.
Lalu untuk Kementerian Pertahanan akan bertugas untuk menyediakan tenaga kerjanya. Hanya saja dirinya tidak menyebutkan berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan nantinya.
"Menteri Pertahanan (Prabowo Subianto) ditugasi untuk menyiapkan tenaga kerjanya karena akan dijadikan food estate yang modern," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PUPR, dikutip Sabtu (4/7/2020).
Baca Juga: Menko Airlangga Sebut Belanti Siam Bisa Jadi Pusat Ekonomi Kalteng
Menurut Basuki, tenaga kerja yang disediakan tidak harus militer. Sebab menurutnya, tenaga kerja di Kementerian Pertahanan sendiri ada dua jenis yakni militer dan non militer.
“Menteri Pertahanan itu, ternyata ada 2 konsep pertahanan. Bisa militer dan non-militer. Ini adalah pertahanan negara non-militer. Beliau terlibat untuk menyiapkan tenaga kerja. Jadi untuk Kementerian Pertahanan itu tenaga kerjanya yang terlatih dan ikut menyiapkan,” jelas Basuki.
Sementara itu, Menteri Desa akan bertugas untuk mengkoordinir masyarakat yang ada di sana yang mana sebagai masyarakat transmigrasi. Diharapkan transmigran ini bisa membantu menyelesaikan proyek ini. Selain itu, Menteri BUMN Erick Thohir juga diikutsertakan sebagai pihak yang menugaskan BUMN. Nantinya, PT Rajawali Nusantara Indonesia/RNI (Persero) sebagai pemasok pupuk untuk lumbung pangan tersebut.
“Walaupun aktornya di sana Kementerian PDTT, tetapi untuk membantunya Menteri Pertahanan,” ujar Basuki.
