1,5 Jam di KPK, Erick Thohir Minta PMN BUMN Dipantau Ketat

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Rabu 08 Juli 2020 16:11 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 08 320 2243186 1-5-jam-di-kpk-erick-thohir-minta-pmn-bumn-dipantau-ketat-uvnp7gfCBe.jpg Erick Thohir (Foto: Dok BUMN)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan alasan pertemuannya dengan Menteri BUMN Erick Thohir pada hari ini. Pertemuan itu pun sebelumnya seakan ditutupi karena Erick masuk dan keluar Gedung KPK melalui pintu belakang.

"Menteri BUMN beserta 2 Wakil Menteri dan Sesmen hari ini mengunjungi KPK untuk menjelaskan secara rinci program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang terkait langsung dengan BUMN," ujar Plt Juru bicara KPK Ipi Maryati dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/7/2020).

Baca Juga: Erick Thohir Ternyata ke KPK Minta Pendampingan Kawal Dana Pemulihan Ekonomi Rp149 Triliun 

Keempatnya, kata Ipi, diterima Pimpinan KPK lengkap, bersama Deputi Pencegahan KPK. Dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam dari jam 10.00 WIB, Menteri BUMN membahas 2 hal dari 6 skema pembiayaan penanganan Covid-19 yang secara langsung terkait dengan Kementerian BUMN, yaitu UMKM dan pembiayaan korporasi.

"Disampaikan oleh Menteri BUMN bahwa semua mekanisme dan desain program saat ini belum selesai. Namun, menteri BUMN menyampaikan progres dari masing-masing skema termasuk misalnya terkait bantuan modal kerja dan penyertaan modal negara," kata Ipi.

Selain itu, Menteri BUMN juga mengusulkan agar KPK dapat mengawal setiap tahapan lebih awal. Dalam hal pembuatan regulasi, misalnya Menteri BUMN menawarkan agar KPK diupdate dan diikutsertakan untuk dapat memberikan masukan.

"Demikian juga terkait dengan desain dan mekanisme program, diharapkan KPK dapat memberikan masukan. Dan yang terakhir, ketika program telah diimplementasikan, KPK diharapkan akan membuat kajian," ungkapnya.

Baca Juga: Tenang, Ada Jaminan Kredit Modal UMKM Rp100 Triliun hingga 2021 

Merespon permintaan Menteri BUMN, lanjut Ipi, KPK menyampaikan bahwa koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait dengan program PEN, seperti dengan kementerian keuangan misalnya sudah dilakukan rutin oleh KPK.

"Kehadiran Menteri BUMN hari ini, KPK memandangnya sebagai upaya untuk memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait dalam upaya pencegahan korupsi. Selanjutnya untuk pembahasan teknis disepakati akan dilakukan pada tingkat wamen dan kedeputian pencegahan," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir secara diam-diam mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertemuan dengan KPK terkait permintaan pendampingan untuk mengawal penggunaan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di BUMN.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, Menteri BUMN didampingi wakilnya, Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmodjo menyambangi KPK hari ini. Hal tersebut terkait dengan dana PEN yang ada di BUMN.

"Mengunjungi KPK untuk meminta pendampingan KPK dalam hal penanganan PEN. Kita kan dapat tiga, satu untuk pendampingan UMKM, Jamkrikndo Askrindo. Kedua PMN dan ketiga dana investasi," tuturnya, Jakarta, Rabu (7/8/2020).

Menurut Arya, dengan pendampingan dari KPK tersebut, diharapkan dana yang diberikan kepada BUMN bisa disalurkan dan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar hukum.

"Dengan pendampingan kita harapkan dikawal dengan baik," tuturnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini