Ke KPK Lewat Pintu Belakang, Erick Thohir Lapor Potensi Korupsi di BUMN

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Rabu 08 Juli 2020 17:08 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 08 320 2243236 ke-kpk-lewat-pintu-belakang-erick-thohir-lapor-potensi-korupsi-di-bumn-zJ8y2fb3j0.png Kementerian BUMN (Foto: Instagram BUMN)

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir sempat melaporkan adanya dugaan korupsi di BUMN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat kunjungannya hari ini. Hal ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango.

Nawawi tidak membantah Erick sempat mengungkap potensi terjadinya tindak pidana korupsi di sejumlah BUMN dalam pertemuan tersebut.

"Tidak secara khusus, hanya menyebutkan ruang-ruang yang potensi terjadinya tindak pidana korupsi di sejumlah BUMN," ujar Nawawi Pamolango saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (8/7/2020).

Baca Juga: 1,5 Jam di KPK, Erick Thohir Minta PMN BUMN Dipantau Ketat 

Saat dikonfirmasi lebih jauh, Nawawi masih enggan menyampaikan secara detil potensi korupsi tersebut. Namun pihaknya siap mengusut potensi korupsi pada BUMN itu.

"Sudah pasti dan ada monitoring secara khusus yang akan dilakukan, termasuk kemungkinan untuk melakukan penyelidikan" kata Nawawi.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, sudah ada 53 kasus korupsi sepanjang tahun ini di perusahaan pelat merah yang ditemukan, di mana cukup besar merugikan negara. Lebih lanjut Ia menegaskan, bakal terus membuat pengelolaan BUMN lebih transparan agar tidak menimbulkan kasus negatif yang merugikan.

Menurutnya maraknya kasus korupsi yang terjadi dikarenakan peran ganda BUMN antara ekonomi dan pelayanan publik, tapi tanpa pembatas yang jelas.

Baca Juga: Erick Thohir Ternyata ke KPK Minta Pendampingan Kawal Dana Pemulihan Ekonomi Rp149 Triliun 

Maka dari itu, Erick mencoba mengedepankan transformasi, dimana terang dia BUMN dulunya punya peran ganda untuk memenuhi nilai ekonomi dan pelayanan publik tapi problemnya garis merahnya tidak jelas

"Inilah transformasi yang kita coba push yang dulunya, kembali tidak ada maksud mendiskreditkan menteri sebelumnya. Akhirnya para direksi sendiri mencampuradukan penugasan dan juga bisnis yang benar karena itu banyak sekali kasus-kasus korupsi. Sudah 53 kasus korupsi yang saya temukan dalam beberapa tahunini," kata Erick.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini