Sri Mulyani Pakai Face Shield saat Dengar Catatan DPR soal RAPBN 2021

Rina Anggraeni, Jurnalis · Kamis 09 Juli 2020 13:28 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 09 20 2243638 sri-mulyani-pakai-face-shield-saat-dengar-catatan-dpr-soal-rapbn-2021-oxnMBPrtDc.png Sri Mulyani Pakai Face Shield (Foto: Rina/Sindonews)

JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat kerja dengan Pemerintah pada hari ini. Adapun yang hadir adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Menariknya rapat ini beberapa perwakilan pemerintah memakai face shield seperti Sri Mulyani dan Suharso Monoarfa.

Dalam rapat ini adalah agendanya mengenai Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja-panja dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2021 DAN RKP Tahun 2021. Penyampaian Lapsem I dan Prognosis Smt II Pelaksanaan APBN 2021, serta Pembentukan Panja.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan rapat ini dibuka pada pukul 10.50 WIB. Rapat ini mendengar perserujuan para anggota DPR mengenai RAPBN 2021. Selanjutnya juga mengesahkan pembentukan panja pembentukan mengawal RAPBN 2021.

"Rapat kita mulai dengan asumsi makro di RAPBN 2021 lalu pembentukan panja," kata Said Abdullah di Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Baca Juga: Tergantung Bisnis, Erick Thohir Sebut Ekonomi Pulih 100% di Kuartal I-2022 

Dia merinci untuk asumsi makro dan target pembangunan 2021, Frkasi memberikan catatan. Diantaranya dari fraski PDIP berpendapat agar ada perubahan pada asumsi makro

Rinciannya memberikan catatan untuk suku bunga SBN 10 tahun dalam kisaran 6,67% -7,29%. Lalu, target pembangunan yakni , tingkat pengangguran berkisar 7,7%-8,5% angka kemiskinan berkisar 8,9%-9,2%, gini rasio berkisar 0,371-0,377. Indeks pembangunan manusia berkisar 72,95-73,4.

"Fraksi PDIP berkomitmen terhadap APBN. Bahwa APBN bukan untuk APBN itu sendiri melainkan untuk kesejahteraan rakyat," katanya.

Baca Juga: Maria Pauline Gunakan L/C Fiktif untuk Bobol Rp1,7 Triliun, Apakah Itu? 

Lalu fraksi, fraksi Golkar berpendapat gini rasio sebesar 0,375-0,377 (indeks) serta Gerindra menerima asumsi pe dalam kisaran 4,5%-5,5% dengan KEM PPKF 2021, dengan syarat pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 harus positif.

" Semoga catatan ini bisa dilakukan atau dipertimbangkan," jelasnya.

(dni)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini