Alasan Jokowi Masukkan UMKM Jadi Peserta Kartu Prakerja

Giri Hartomo, Jurnalis · Jum'at 10 Juli 2020 13:45 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 10 320 2244245 alasan-jokowi-masukkan-umkm-jadi-peserta-kartu-prakerja-pEy97vfJwi.jpg Kartu Prakerja (Okezone)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 tahun 2020. Aturan ini mengubah dari aturan sebelumny yakni Perpres nomor 36 tahun 2020. 2020.

Salah satu bentuk perubahannya adalah maksud dan tujuan dari program kartu pra kerja. Semula program kartu pra kerja hanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas angkatan kerja saja.

 Baca juga; Jokowi Teken Perpres Baru Kartu Prakerja, Ini Peserta yang Boleh Ikut

Kini peruntukan program tersebut ditambah menjadi satu poin lagi. Adalah tujuannya untuk mengembangkan kewirausahaan karena dalam program kartu pra kerja nantinya para pelaku UMKM bisa ikut mendaftar.

Mengutip aturan tersebut, Jumat (10/7/2020), program kartu pra kerja bertujuan untuk tiga hal. Pertama adalah untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja.

 Baca juga: Moody's: Jutaan Fresh Graduate dan Korban PHK Terancam Sulit Cari Kerja

Lalu poin kedua adalah bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Dan yang terakhir adalah untuk mengembangkan kewirausahaan.

Adanya perubahan pada tujuan program kartu pra kerja ini, membuat kriteria pesertanya juga mengalami perubahan. Selain para pencari kerja, program ini juga bisa diikuti oleh pekerja yang terkena PHK.

 Baca juga: Investasi Asing Masuk RI, Jangan Lupa Rekrut Tenaga Kerja Lokal

Kemudian kepada pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja. Ada dua kriterian bagi kelompok ini, pertama adalah pekerja yang dirumahkan dan yang kedua adalah pekerja yang merupakan bukan penerima upah termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

Program kartu pra kerja juga tidak dapat diberikan kepada Pejabat Negara, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, Aparatur Sipil Negara. Selain itu, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian, Kepala Desa dan Perangkat Desa, hingga DIreksi, Komisaris dan Dewan Pengawa perusahaan BUMN juga tidak bisa ikut program ini.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini