Fakta Menarik Maria Pauline Bobol BNI Rp1,7 Triliun Lewat L/C

Fakhri Rezy, Jurnalis · Minggu 12 Juli 2020 09:11 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 10 320 2244523 fakta-menarik-maria-pauline-bobol-bni-rp1-7-triliun-lewat-l-c-CLAAeY85i3.jpg Maria Pauline (Kemenkumham)

JAKARTA - Maria Pauline Lumowa, salah satu tersangka utama kasus pembobolan BNI berakhir. Buron selama 17 tahun, Maria akhirnya berhasil diekstradisi dari Serbia.

Modus operandinya, PT Gramarindo menggunakan fasilitas kredit ekspor (L/C) dengan dokumen ekspor fiktif. Perusahaan itu menggunakan BNI sebagai advising/confirming bank. L/C tersebut fiktif karena perusahaan sama sekali tak melakukan ekspor BBM sesuai dokumen tapi malah menerima pembayaran.

Namun, masih banyak orang yang bertanya-tanya bagaimana bisa terjadi akan kasus L/C fiktif tersebut. Maka dari itu, Jakarta, Minggu (12/7/2020), berikut fakta-fakta pembobolan dana PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI):

 Baca juga: Maria Pauline, si Pembobol BNI Diminta Balikin Duit Rp1,7 Triliun

1. Motif Maria Pauline Bobol Bank BNI Rp1,7 Triliun

Dirinya membobolan kas bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif. Pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003, Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai 136 juta dolar AS dan 56 juta Euro atau sama dengan Rp 1,7 Triliun dengan kurs saat itu kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu.

Aksi PT Gramarindo Group diduga mendapat bantuan dari 'orang dalam' karena BNI tetap menyetujui jaminan L/C dari Dubai Bank Kenya Ltd., Rosbank Switzerland, Middle East Bank Kenya Ltd., dan The Wall Street Banking Corp yang bukan merupakan bank korespondensi Bank BNI.

Pada Juni 2003, pihak BNI yang curiga dengan transaksi keuangan PT Gramarindo Group mulai melakukan penyelidikan dan mendapati perusahaan tersebut tak pernah melakukan ekspor.

Dugaan L/C fiktif ini kemudian dilaporkan ke Mabes Polri, namun Maria Pauline Lumowa sudah lebih dahulu terbang ke Singapura pada September 2003 alias sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh tim khusus yang dibentuk Mabes Polri. Perempuan kelahiran Paleloan, Sulawesi Utara, pada 27 Juli 1958 tersebut belakangan diketahui keberadaannya di Belanda pada 2009 dan sering bolak-balik ke Singapura.

Pemerintah Indonesia sempat dua kali mengajukan proses ekstradisi ke Pemerintah Kerajaan Belanda, yakni pada 2010 dan 2014, karena Maria Pauline Lumowa ternyata sudah menjadi warga negara Belanda sejak 1979.

 Baca juga: Maria Pauline Diekstradisi, MPR: Kejar Buronan Lainnya!

Namun, kedua permintaan itu direspons dengan penolakan oleh Pemerintah Kerajaan Belanda yang malah memberikan opsi agar Maria Pauline Lumowa disidangkan di Belanda.

Upaya penegakan hukum lantas memasuki babak baru saat Maria Pauline Lumowa ditangkap oleh NCB Interpol Serbia di Bandara Internasional Nikola Tesla, Serbia, pada 16 Juli 2019.

2. Apa itu Letter of Credit (L/C)

Mengutip Peraturan Bank Indonesia nomor 5/11/PBI/2003 tentang Pembayaran transaksi impor, Jakarta, Kamis (9/7/2020), Letter of Credit atau L/C adalah janji membayar dari bank penerbit kepada penerima jika penerima menyerahkan kepada bank penerbit dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C.

Dalam PBI tersebut, L/C lebih berfokus pada transaksi impor. Dalam pembayaran transaksi impor dengan L/C, bank menerbitkan L/C dalam rangka pembayaran transaksi impor atas dasar permintaan importir yang diajukan kepada Bank dengan mengisi formulir permohonan penerbitan L/C.

Dalam hal Bank akan menerbitkan atau melakukan perbuahan L/C, Bank wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

A. Meneliti kelengkapan dan kebenaran pengisian data yang dicantumkan importir dalam formulir permohonan penerbitan atau perubahan L/C;

B. Memastikan bahwa importir telah memenuhi ketentuan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang berlaku di bidang impor yang berkaitan dengan persyaratan sebagai importir, dan barang yang diawasi dan diatur tata niaga impornya;

C. meneliti surat persetujuan impor barang dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang dicantumkan dalam formulir permohonan penerbitan L/C dalam hal barang yang diimpor merupakan barang yang diawasi dan diatur tata niaga impornya.

Selain itu, Bank dilarang menerbitkan atau melakukan perubahan L/C apabila importir tidak memenuhi ketentuan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang berlaku di bidang impor yang berkaitan dengan persyaratan sebagai importir, dan barang yang diawasi dan diatur tata niaga impornya.

L/C dapat diterbitkan dengan syarat pembayaran tunai dana tau berjangka. Dalam hal Bank melakukan penerbitan L/C dengan syarat pembayaran berjangka atau melakukan perubahan jangka waktu penundaan pembayaran L/C, maka

jangka waktu penundaan pembayaran L/C tersebut didasarkan pada kesepakatan para pihak terkait yaitu Bank, importir dan eksportir.

Penerbitan dan atau perubahan L/C sebagai mana dimaksud, wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai Pinjaman Komersial Luar Negeri Bank.

3. Maria Pauline Diminta Kembalikan Uang Rp1,7 Triliun

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengapresiasi langkah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang berhasil melakukan ekstradisi dari Serbia ke Indonesia. Ekstradisi terkait dengan pelarian Maria Pauline Lumowa, tersangka utama kasus pembobolan BNI sebesar Rp1,7 triliun.



Staf khusus menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, keberhasilan ekstradisi merupakan sebuah prestasi dari Menkumham.



"Walaupun Serbia tidak memiliki hubungan ekstradisi di kita, tapi berhasil dibawa ke Indonesia. Ini hal yang kita lihat, hal yang besar ini prestasi yang dilakukan oleh teman-teman dari Kementerian Hukum dan Ham," ujar Arya, dalam keterangannya.

Kementerian BUMN turut berterimakasih kepada Duta Besar Indonesia di Serbia. Kata dia, kedutaan banyak membantu proses penangkapan Marie Pauline. Karena itu, pihaknya mendukung langkah-langkah hukum saat ini.

"Kita mendukung betul langkah-langkah ini, dan mudah-mudahan selama proses hukum di Indonesia itu juga bisa membawa dampak, bahwa kerugian yang dialami oleh BNI bisa dikembalikan oleh tersangka dengan kembalinya ke Indonesia. Hal itu yang kita harapkan dari ekstradisi yang dilakukan oleh temen-teman Kementerian Hukum dan HAM ini," jelasnya.

4. Ini Cara Pencegahan L/C Fiktif

Menurut Pengamat Ekonomi Indef Bhima Yudhistira harus dilakukan pengamanan yang berlapis. Kemudian yang bisa dipelajari yakni memberikan otonomi kepada kantor cabang.

Hal itu suatu hal yang bagus karena itu bagian dari demokrasi. Agar tidak kaku antara kantor pusat dan cabang.

"Kantor cabang mempunyai otoritas tersendiri melakukan eksekusi penyaluran kredit atau pendapatan dan yang paling penting hubungan cabang dan pusat harus lebih bagus koordinasinya," ujarnya.

Dia menjelaskan dengan adanya kordinasi ini bisa ditangani secara cepat dan apabila ada pembobolan lagi tersangkanya tidak keluar dari suatu negara lain.

"Jadi hal ini tergantung juga koordinasi antara kantor pusat seperti ada direktur kepatuhan dan direktur internasional," ungkap dia.

Sebelumnya, PT Bank BNI Tbk (Persero) mendukung proses hukum terhadap Maria Pauline Lumowa, tersangka kasus unpaid L/C tahun 2002-2003 senilai Rp1,7 triliun. Perseroan pun ingin kasus tersebut diselesaikan hingga tuntas.

"Kami menghormati proses hukum yang berjalan dan siap membantu aparat penegak hukum dalam proses Hukum terhadap Sdri MPL, sehingga proses penegakan hukum dapat diselesaikan hingga tuntas," tutur Corporate Secretary BNI Meiliana.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini