Hati-Hati Lowongan Kerja Palsu, Ini Tips Menghindarinya

Natasha Oktalia, Jurnalis · Kamis 16 Juli 2020 15:25 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 16 320 2247407 hati-hati-lowongan-kerja-palsu-ini-tips-menghindarinya-lnAnJAlSsU.jpg Lowongan Kerja (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan mengingatkan agar masyarakat tidak mudah percaya dengan lowongan kerja dengan iming-iming gaji besar. Sebab, di saat adanya pandemi, ada saja oknum yang memanfaatkan keadaan dengan menipu para pencari kerja.

Bagi yang mengalami penipuan lowongan kerja bisa melapor kepada pihak yang berwajib atau kepolisian. Pasal yang dapat diberlakukan kepada oknum yang melakukan kasus penipuan ini adalah Pasal 378 KUHP. Dengan kurungan penjara paling lama empat tahun.

Baca juga: Ada Lowongan Kerja Spesialis Media Sosial, Tugasnya Apa Saja?

Melansir Instagramya @kemnaker, Jakarta, Kamis (16/7/2020), berikut tips menghindari oknum perekrut palsu:

1. Pastikan kebenaran suatu lowongan kerja dengan mengecek website, papan pengumuman dan telepon langsung pihak perusahaan.

2. Klarifikasi apakah tindakan oknum tersebut merupakan kebijakan perusahaan atau tidak.

3. Laporkan tautan (link) lowongan kerja tersebut dalam bentuk hasil cetak ke perusahaan yang bersangkutan agar dapat ditindaklanjuti.

4. Laporkan kasus ini kepada Dinas Tenaga Kerja Wilayah perusahaan tersebut.

5. Jika ada indikasi penipuan oleh oknum tersebut, segera laporkan kepada pihak kepolisian.

Baca juga: Simak Tanda Wawancara Kerja Lulus atau Tidak, Perhatikan Gelagat Pewawancara

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang," Bunyi pasal 378 KUHP.

Langkah hukum yang dapat dilakukan dapat ditemukan dalam Pasal 35 ayat (1) Ketenagakerjaan dan Pasal 38 ayat (1) dan (2) Ketenagakerjaan. Bahwa, Instansi pemerintah dilarang untuk memungut biaya penempatan baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan, lembaga penempatan tenaga kerja swasta hanya dapat memungut biaya penempatan tenaga kerja dari pengguna tenaga kerja dan dari tenaga kerja golongan dan jabatan tertentu.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini