5 Sektor Usaha Ini Butuh Modal Kerja Rp303 Triliun

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Selasa 28 Juli 2020 16:38 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 28 320 2253456 5-sektor-usaha-ini-butuh-modal-kerja-rp303-triliun-WMaa49ES9n.jpg Rupiah (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) terus mendorong sejumlah sektor usaha agar dapat memperoleh modal kerja dari pemerintah. Dalam catatan Kadin terdapat lima sektor usaha yang membutuhkan modal usaha dari pemerintah sebesar Rp303,76 triliun.

Baca Juga: BLT Jangan Hanya untuk Orang Miskin, Chatib Basri: Seharusnya Rp1 Juta 

Ketua Kadin Rosan P Roeslani menyebut kelima sektor usaha tersebut disuarakan oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi), Gabungan Perusahaan Industri Elektronik dan Alat-alat Listrik Rumah Tangga Indonesia (Gabel), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

"Ini saya hanya memberi gambaran terkait masukan dari asosiasi di bawah Kadin, dari API, Gapmmi, dan lain-lain. Ini mereka hanya sampaikan berdasarkan demand mereka," ujar Roeslani dalam Webinar bersama Indef, Jakarta, Selasa (28/7/2020).

Baca Juga: Chatib Basri Beberkan Alasan Indonesia Tak Bisa Terapkan Lockdown 

Menurutnya, modal kerja pemerintah akan digunakan selama 6 bulan ke depan untuk menjalankan operasional bisnis mereka di tengah pandemi Covid-19. Langkah itu, kata dia, sekaligus memperbaiki kinerja penerimaan pajak negara yang saat ini terkontraksi negatif akibat pandemi.

Dengan modal kerja tersebut sejumlah usaha dapat beroperasi, dengan begitu, sektor bisnis juga akan memberikan kontribusi perpajakan yang dia perkirakan bisa mencapai 87%.

"Kalau dunia usaha tidak dalam program yang dibantu otomatis penerimaan pajak kita yang memang akan turun akan lebih besar lagi. Ini jadi kendala memenuhi kebutuhan dalam menyelamatkan ekonomi ke depan," katanya.

Roeslani mengutarakan bahwa pemerintah juga memberikan jaminan bagi perbankan terkait dengan kredit yang nantinya disalurkan kepada sektor usaha. Dia menilai, saat ini masih ada keraguan pihak perbankan untuk memberikan kredit, di mana ada risiko kredit yang bisa saja menjadi ancaman bagi likuiditas bank.

Untuk bisa bisa mendorong kembali bank melakukan pinjaman modal kerja kepada sektor usaha, maka diperlukan penjaminan dari pemerintah. Karena itu, pihaknya terus mendorong agara ada penjaminan pemerintah kepada bank.

"Itu perlu ada penjaminan, jadi kami sarankan 80% dijamin pemerintah dan 20% dari perbankan sendiri, supaya tidak terjadi moral hazard di antara kami," ujarnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini