BUMN vs Swasta, Mana yang Lebih Untung Investasi Panas Bumi?

Michelle Natalia, Jurnalis · Selasa 11 Agustus 2020 11:55 WIB
https: img.okezone.com content 2020 08 11 320 2260283 bumn-vs-swasta-mana-yang-lebih-untung-investasi-panas-bumi-VwHy8poVv5.png WKP Lahendong. (Foto: Okezone.com/Dok. Kementerian EDM)

JAKARTA - Indonesia Geothermal Association/Asosiasi Panas Bumi Indonesia (Inaga-API) menilai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih diuntungkan dalam pengembangan energi panas bumi. Hal ini karena pemerintah memegang peran yang cukup kuat dalam pengelolaan pengembangan energi panas bumi.

"Kontraktor ingin bisa difasilitasi dengan dana murah dari luar, sehingga dia bisa mengembangkan dengan tarif yang terjangkau. BUMN akan mendapatkan rate yang bagus, sehingga bisa moving forward dalam hal ini karena mendapatkan pendanaan yang murah," ujar Senior Advisor Inaga-API Abadi Poernomo, dalam Market Review IDX Channel Live di Jakarta, Selasa (11/8/2020).

Baca Juga: Indonesia Siap Pakai CPO untuk Pembangkit Listrik Tenaga Diesel

Namun di sisi lain, swasta menghadapi kendala terkait pendanaan eksplorasi. "Pihak swasta menjadi permasalahan, karena mereka belum bisa difasilitasi untuk mendapatkan pendanaan yang lebih murah," tambah Abadi.

Developer atau pihak pengembang mendapatkan commercial load dalam eksplorasi, dengan bunga yang cukup tinggi.

"Sementara itu, pemerintah biasanya mendapatkan stock load G2G (government to government) dari pihak internasional seperti misalnya World Bank sehingga bisa dimanfaatkan untuk mengeksplorasi panas bumi," imbuhnya.

Baca Juga: Memberatkan, Pajak Ekspor CPO Dinaikan di Tengah Covid-19

Terus terang, lanjut dia, Kementerian ESDM melalui Dirjen EBTKE sudah bekerja keras untuk memfasilitasi semua kegiatan panas bumi. Itu yang menjadi sesuatu yang menggembirakan meskipun hasilnya belum ada. Gesturnya sudah ada untuk support yang cukup baik.

"Sekarang akan ada Perpres pengembangan EBTKE dalam hal panas bumi untuk bisa dikembangkan. Mereka akan mencoba diskusi lebih lanjut dengan pihak Kemenkeu supaya mendapatkan dana murah, dan kemudian difasilitasi untuk eksplorasi panas bumi," pungkas Abadi.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini