Pemerintah akan berusaha akurat dalam melakukan pendataan penerima bantuan UMKM. Sebab, berkaca pada pemberian bantuan sebelumnya masih ada ketidakakuratan data yang disebabkan telatnya pembaruan data dari sebagian pemerintah daerah.
Baca Juga: Alasan Jokowi Gelontorkan Bantuan UMKM hingga Pekerja Gaji di Bawah Rp5 Juta
Menurutnya, pemerintah akan terbantu dalam proses pendataan jika memiliki nomor identitas tunggal atau single identity number dalam KTP elektronik. Hal ini seperti yang dilakukan oleh negara-negara maju yang langsung memberikan bantuan kepada warganya melalui data tunggal tersebut.
"Pada akhirnya dana-dana dan program ini akan diaudit oleh auditor eksternal seperti BPK. Kita selalu mencoba, bahkan waktu mendesain, kita juga konsultasi supaya tidak menjadi persoalan dari sisi akuntabilitas," tambah Sri Mulyani.
(Feby Novalius)