Upaya OJK Dukung Sektor Keuangan di Indonesia

Karina Asta Widara , Jurnalis · Jum'at 14 Agustus 2020 21:44 WIB
https: img.okezone.com content 2020 08 14 11 2262528 upaya-ojk-dukung-sektor-keuangan-di-indonesia-fUoSz0EZHn.jpeg Foto : Dok.OJK

JAKARTA - OJK (Otoritas Jasa Keuangan) memiliki peranan penting dalam menjaga sektor keuangan di Indonesia. Terlebih dalam kondisi pandemi Covid-19, berbagai upaya penguatan sektor riil tentu diharapkan mampu untuk mendorong sektor keuangan.

Universitas Brawijaya mengadakan webinar untuk berdiskusi tentang pemulihan ekonomi dan ketahanan sektor keuangan. Dekan FEB Universitas Brawijaya Nurcholis, M.Bus, Phd Ak sebagai salah satu pembicara mengatakan di tengah pandemi Covid-19 yang saat ini berlangsung harus segera ditangani. Sebab jika tidak segera ditangani dengan baik akan mempengaruhi sektor rill lainnya.

Dampaknya akan merambat luas ke sektor riil, sektor perbankan, dan yang sangat mengkhawatirkan mempengaruhi ketahanan pangan kita.

“Tentunya kita tidak ingin kerisis seperti 97-98, di mana sistem perbankan sempat ambruk, banyak kredit bermasalah, terjadi gejolak di pasar uang, dan sembako mengalami lonjakan harga sehingga sangat mengkhawatirkan," terang Nurcholis, Jumat (14/8/2020).

Nurcholis melanjutkan, pandemi ini dikhawatirkan akan lebih parah sehingga mengganggu ketahanan pangan kita. maka dari itu, Pemerintah sudah cukup serius untuk melaksanakan pemulihan ekonomi nasional dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Covid-19, sekaligus menangani tentang ancaman yang membahayakan bagi perekonomian nasional.

"Ini semua dilaksanakan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Jadi pemerintah juga sudah menganggarkan untuk Covid-19, melalui bansos untuk masyarakat berpenghasilan rendah, membantu pemda dan sektor lainnya melalui program padat karya, memberikan subsidi pada UMKM, insentif pajak dan lain-lain," paparnya.

Dia juga mengatakan, saat ini diprediksi defisit anggaran melampaui batas normal 3%, yaitu melebihi 5%, jika tidak di back up dengan peraturan perundangan nanti akan ada pihak yang dianggap melanggar. oleh karenanya, ia mengharapkan uji coba vaksin berhasil, sehingga nantinya akan ada langkah stimulus fiskal akan berjalan dengan baik.

"Ketahanan sektor keuangan ini akan jadi permasalahan sendiri, untuk daya beli masyarakat. Harus ada langkah konkrit untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, masyarakat butuh ada transparansi informasi," lanjutnya.

Ketua Ikatan Alumni Universitas Brawijaya Ahmad Erani Yustika memaparkan Dinamika ekonomi dan Nasional yang sedang terjadi di era pandemi Covid-19. Menurutnya, segala urusan kesehatan perlu dikawal secara baik. Sebab, pandemi Covid-19 merupakan wabah kesehatan yang mengakibatkan terjadinya krisis atau resesi ekonomi di seluruh dunia. Tak hanya itu saja, tekanan yang cukup besar pada perekonomian Indonesia saat ini juga ditandai oleh penurunan pertumbuhan ekonomi. Bahkan Sampai 2021 kondisi ekonomi diproyeksikan masih suram.

"Ekonomi dunia lumpuh karena adanya pandemi. Hanya saja tentu situasinya kali ini berbeda karena teknologi informasi dan intensitas ekonomi sedemikian padatnya, bahkan berbeda dengan satu abad sebelumnya," papar Ahmad.

Ahmad melanjutkan, dampak ekonomi yang terjadi akibat pendemi Covid-19 pada sekotor ekonomi mengalami persoalan pada level global maupun domestik. Salah satu contoh yang terjadi secara global yakni pada sektor primer, sekunder dan sektor tersier. Dari hampir semua data terdapat gumpalan persoalan yang harus segera diselesaikan.

"Proyeksi pertumbuhan ekonomi Asia Pasifik hampir di semua negara di tahun 2020 ini diperkirakan akan negatif. Tapi khusus untuk China dan Vietnam untuk sementara ini proyeksinya masih diharapkan akan positif," tegasnya.

Founder dan Ekonom Senior CORE Indonesia Hendri Saparini mengatakan Stimulus ekonomi dan ketahanan sektor keuangan tengah mengalami ketidakpastian yang akan semakin tinggi terutama terjadi pada tantangan dan peluang setiap negara itu berbeda.

"Tentu kita tidak bisa mengikuti negara lain, karena tergantung struktur kemampuan pada masing-masing negara sehingga kita tidak bisa mengikuti negara-negara lain dan dilihat dari peluang yang kita miliki untuk terbebas atau menghindari dari hard clambing ekonomi kita ini akibat Covid-19,“ jelas Hendri Saparini.

Karena menurut saya stimulus ekonomi tidak akan efektif, kalau kita tidak bisa menghentikan Covid-19, kalaupun Indonesia memiliki struktur berbeda dengan negara lain kita harus ada review ulang, apa benar kita harus segera cepat membuka ya, karena biaya untuk membuka ekonomi dalam kondisi kita masih kenaikan kasus itu tidak murah," paparnya

Lebih lanjut Hendri mengatakan, sektor keuangan menjadi salah satu sektor yang terkena dampak pandemi, meskipun begitu sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari kebijakan sektoral-sektoral yang lain untuk menciptakan satu market supaya perekonomian bisa berjalan kembali.

OJK sebagai satu otoritas melakukan fungsi-fungsi pengawasan terhadap sektor keuangan atau industri jasa keuangan Indonesia. Dan menanggapi hal tersebut, OJK sudah mengantisipasi beberapa potensi kemungkinan dampak lebih dalam.

Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad mengatakan, potensi masalah cukup besar di sektor keuangan ada pada risiko kredit dibanding masalah-masalah lainnya. maka dari itu, dengan permasalahan tersebut pemerintah berupaya mengambil langkah-langkah strategis, baik dari sisi moneter maupun fiskal.

"Ada sisi-sisi moneter yang bersinggungan dengan OJK, misalnya terkait dengan restrukturisasi usaha, termasuk suku bunga yang berdampak langsung ke sektor keuangan," tuturnya

Problemnya dikatakan Tauhid adalah sektor UMKM yang mendapat fasilitas dari OJK yang nyatanya masih sangat rendah. Hal tersebut menurutnya ada pada demand atau permintaan yang terus mengalami penurunan dari risiko kredit.

CM

(yao)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini