Pemerintah Janji Lunasi Utang, Bos PLN: Kami Berdebar-debar
JAKARTA - Manajemen PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) berharap agar pemerintah secepatnya melunasi utang subsidi listrik. Hal itu untuk menambah modal kerja bagi perseroan.
Harapan itu seiring dengan janji pemerintah kepada pihak PLN bahwa utang subsidi listrik akan dilunasi pada akhir Agustus atau awal September 2020. Di mana, pemerintah akan melunaskan besaran utang senilai Rp 38 triliun.
Baca juga: PLN Akuisisi Perusahaan Tambang Batu Bara, Ini Tujuannya
Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan, pemerintah telah membayar utang subsidi listrik senilai Rp7 triliun dari total utang sebesar Rp45 triliun. "Kami sedang menunggu dengan berdebar-debar. Kami sudah dapat janji sebelum akhir Agustus ini dibayar, mudah-mudahan demikian," ujar Zulkifli dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR, Jakarta, Selasa (25/8/2020).
Dia pun menyebut dalam situasi pandemi Covid-19, pihaknya memiliki utang jangka panjang sebesar Rp530 triliun. Sedangkan utang jangka pendek sebesar Rp 150 triliun. Maka, dengan pelunasan piutang pemerintah hal itu sangat membantu dan mendorong kinerja perseroan.
Baca juga: Bos Anak Usaha PLN Meninggal Dunia karena Corona, Perusahaan Langsung Bertindak
"Pada situasi Covid-19 seperti saat ini, kami berkomitmen menjaga sustainability keuangan PLN. Insya Allah, dengan bantuan Bapak-Bapak dan Kementerian Keuangan, paling tidak hingga akhir Desember sustainability keuangan PLN terjaga," kata Zulkifli
Namun begitu, dalam situasi saat ini, lanjut Zulkifli, pihaknya tak menaikkan tarif listrik pelanggan. Menurut dia, pemerintah telah menetapkan tarif listrik tetap sejak 1 Januari 2017. Walaupun terjadi lonjakan tagihan listrik, menurut dia, bukan disebabkan oleh kenaikkan tarif listrik. "Kalau ada kenaikkan tagihan, itu kami yakin karena kenaikkan pemakaian, bukan tarif," ujarnya.
