Menaker Akui SDM Indonesia Kalah Jago dari Singapura hingga Malaysia

Michelle Natalia, Jurnalis · Senin 31 Agustus 2020 13:14 WIB
https: img.okezone.com content 2020 08 31 320 2270155 menaker-akui-sdm-indonesia-kalah-jago-dari-singapura-hingga-malaysia-Wgtmk9x3Yw.png Menaker soal Subsidi Gaji (Foto: Youtube/Setpres)

SEMARANG - Untuk meningkatkan akses peningkatan kompetensi bagi masyarakat, Kementerian Ketenagakerjaan kembali meluncurkan 50 BLK Komunitas yang tersebar di Jawa Tengah dan DIY.

BLK Komunitas diyakini dapat mengefektifkan percepatan akses dan mutu pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM Indonesia.

"Kami perlu melakukan akselerasi pembangunan SDM melalui pelatihan vokasi di BLK-BLK Komunitas ini," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (31/8/2020).

Baca Juga: Fokus Kembangkan SDM, Jokowi Ingin RI Lolos dari Middle Income Trap 

Ida menyatakan, akselerasi pembangunan SDM diperlukan guna mengejar ketertinggalan Human Development Index (HDI) dari negara lain. Sebagai informasi, berdasarkan Human Development Report tahun 2019, rangking SDM Indonesia masih menempati urutan ke-111 dari 189 negara.

“Indonesia berada di bawah Singapura yang menempati posisi ke-9, Brunei Darussalam posisi ke-43, Malaysia posisi ke-61, dan Thailand posisi ke-77. Pembangunan BLK komunitas untuk mengejar ketertinggal ini,” ujarnya.

Untuk itu, mau tidak mau Indonesia harus melakukan akselesari pembangunan SDM. Salah satu short cut akselesari yang diambil Kemnaker adalah membangun BLK Komunitas.

BLK Komunitas telah dicanangkan Kemnaker sejak tahun 2017. Hingga tahun 2019, Kemnaker telah mendirikan 1.113 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Untuk tahun 2020 Kemnaker memasang target pembangunan seribu BLK Komunitas yang dilakukan secara bertahap.

Adapun penandatanganan perjanjian kerja bersama 50 lembaga kali ini merupakan bagian dari pembangunan BLK Komunitas Tahap II Tahun 2020. Nantinya, ke-50 lembaga akan menerima bantuan pembiayaan pembangunan 1 unit gedung workshop dan bantuan peralatan pelatihan vokasi untuk 1 kejuruan. Nilai bantuan mencapai Rp1 miliar untuk 1 lembaga.

"Perjanjian kerja bersama itu kami bikin bertahap karena kami harus memenuhi protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan jalan, penandatanganan perjanjian kerja bersama juga jalan," jelas Ida.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini