4 Langkah agar Lahan Pertanian Tak Dialihfungsikan Jadi Perumahan

Safira Fitri, Jurnalis · Selasa 01 September 2020 11:47 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 01 320 2270699 4-langkah-agar-lahan-pertanian-tak-dialihfungsikan-jadi-perumahan-vZbgJVfWrU.jpg Pemerintah Bangun Jaringan Irigasi untuk Petani. (Foto: Okezone.com/PUPR)

JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan insentif bagi petani untuk menjaga supaya tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian. Langkah ini harus dilakukan untuk memastikan Indonesia berdaulat pangan.

"Penyusutan lahan pertanian harus dicegah dan petani harus maju, modern, dan mandiri!" tulis Instagram @kementerianpertanian, Jakarta, Selasa (1/9/2020).

Baca Juga: Ganja Masuk Daftar Tanaman Binaan, Kementan Angkat Bicara

Adapun insentif yang diberikan berupa pembuatan irigasi. Petani yang menjaga lahannya untuk tidak beralih fungsi akan diberikan jaringan irigasi tersier ke sawahnya, sehingga lahan menerima pasokan air secara optimal.

Sawah

Kemudian seperti halnya bantuan saluran irigari tersier, Kementerian Pertanian juga membantu untuk menyalurkan air embung ke lahan pertanian sebagai insentif.

Baca Juga: Covid-19 Belum Usai, RI Perluas Lahan Pertanian 200.000 Ha

Insentif lain yang diberikan Direktorat Jenderal Prasaran dan Saran Pertanian adalah benih berkualitas bagi petani. Bantuan benih berkualitas sangat dibutuhkan petani untuk meningkatkan jumlah produksi lahan garapan mereka.

Terakhir adalah fasilitas alat mesin pertanian (Alsintan) juga menjadi paket insentif yang diberikan Kementerian Pertanian bagi petani yang mempertahankan lahan garapannya agar tidak beralih fungsi.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan alih fungsi lahan menjadi ancaman serius di sektor pertanian. Untuk itu, dia mendorong setiap pemerintah daerah mencegah alih fungsi lahan.

“Kami mendukung pemda untuk mengambil sikap tegas. Sebab, alih fungsi lahan menjadi ancaman serius bagi sektor pertanian,” katanya.

Dia pun menjelaskan, pemda memiliki peran penting untuk mencegah alih fungsi lahan ini. Sebab, telah ada regulasi yang mengatur yaitu Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Penerapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di daerah.

“Kami berharap pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap hal ini,” tutur mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini