Harus Standar WHO, Ini Catatan YLKI soal Obat Covid-19

Ferdi Rantung, Jurnalis · Selasa 01 September 2020 19:34 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 01 320 2271070 harus-standar-who-ini-catatan-ylki-soal-obat-covid-19-mL5ZejdkWI.jpg Vaksin Corona (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen (YLKI) mewanti-wanti pembuatan obat maupun vaksin Covid-19 harus standar kesehatan yang sudah ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sebab, penggunaan obat maupun vaksin Covid-19 menyangkut keselamatan dan keamanan konsumen.

Salah satu catatan YLKI adalah pengembangan calon calon obat Covid-19 hasil kerja sama Universitas Airlangga (Unair) dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan TNI Angkatan Darat.

“Ya, itu salah satu hal yang aneh. Pada masa pandemi ini yang harus menjadi panglima adalah sektor kesehatan, apakah itu Kementerian Kesehatan atau BPOM. TNI dan BIN, urusannya apa?,” kata Tulus di Jakarta, pada Selasa (1/9/2020).

Baca Juga: Vaksin Covid-19, YLKI: Utamakan Keselamatan Konsumen 

Tak hanya itu, dia juga mempertanyakan tujuan TNI dan BIN menciptakan obat Covid-19, yang dinilai tidak memenuhi syarat sebagai riset yang kredibel dan tidak dapat diproduksi massal.

“Yang terpenting harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan WHO. Protokol itulah yang harus diikuti. Artinya, harus ada proses uji klinis sampai tahap yang sempurna, tahap ketiga dan seterusnya. Sepanjang itu tidak bisa memenuhi syarat, siapa pun tidak bisa mengklaim kebenaran itu,” terangnya

Menurutnya, di saat pandemi sekalipun tidak ada penurunan gradasi standar kesehatan WHO terhadap upaya penemuan vaksin dan obat. Sebab obat pada dasarnya digunakan dalam keadaan darurat.

“Masalah penemuan vaksin atau obat itu standarnya sama. Di negara manapun sama, baik pada saat normal maupun saat pandemi. Jadi, disaat pandemi sekalipun tidak ada penurunan gradasi standar WHO,” katanya.

Tulus meminta masyarakat lebih berhati-hati terhadap segala bentuk obat Covid-19 yang beredar, sebab secara internasional belum ada yang bisa menemukan obat yang bisa menyembuhkan.

“Seluruh vaksin di dunia saat ini sedang dalam proses uji klinis,” katanya.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio meminta semua pihak menghormati posisi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai institusi pemerintah yang bertugas untuk mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia.

“Di Indonesia yang memberikan izin edar adalah BPOM. Pembuatan vaksin maupun obat Covid-19, proses pengembangannya memakan waktu lama karena harus dites kepada orang sehat, orang sakit, sakit gula kah, jantung kah, dan seterusnya. Harus dilakukan secara detail,” kata Agus.

 

Dia memahami bahwa banyak pihak yang berkompetisi untuk menjadi yang terdepan dalam penemuan obat Covid-19. Namun, Agus mengingatkan agar peraturan dan persyaratan yang ditetapkan WHO harus dipatuhi sehingga masyarakat tidak dirugikan.

“Jadi, sekali lagi bisnis farmasi sama ganasnya dengan bisnis persenjataan perang. Jadi kita harus hati-hati,” ujar Agus.

Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan, BPOM telah membuat roadmap tahapan pengembangan vaksin yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan data preklinik, klinik, dan mutu dari vaksin yang akan dibuat.

“Roadmap ini telah kami sampaikan kepada Menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional pada 14 Agustus 2020, nanti akan dibahas dalam Focus Group Discussion bersama para stakeholder,” jelas Penny saat memberikan keterangan pers di Kantor Kepresidenan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini