Aturan Baru, Pemanfaatan Barang Milik Negara Dapat Relaksasi

Rina Anggraeni, Jurnalis · Jum'at 18 September 2020 18:17 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 18 320 2280094 aturan-baru-pemanfaatan-barang-milik-negara-dapat-relaksasi-n24EJIJZ8R.jpg Rupiah (Shutterstock)

JAKARTA - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) Nomor 115 Tahun 2020. Aturan tersebut tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang mengakomodir penyederhanaan proses bisnis dan penyesuaian tarif pemanfaatan aset negara atau BMN akibat kondisi tertentu.

Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Purnama T Sianturi mengatakan, relakasi keringanan untuk BMN ini agar tidak memberatkan pelaku usaha.

 Baca juga: PNBP dari Barang Milik Negara Tembus Rp298 Miliar

"Kementerian Keuangan yang bertugas mengelola BMN, berupaya memaksimalkan potensi BMN dalam penanggulangan Covid-19 melalui kegiatan Pemanfaatan BMN," kata Purnama dalam diskusi virtual, Jumat (18/9/2020).

Dia melanjutkan penyederhanaan proses bisnis dan penyesuaian tarif Pemanfaatan BMN ini dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan.

 Baca juga: Kementerian PUPR Serahkan Aset Perumahan Senilai Rp1,02 Triliun

"Dengan demikian, kegiatan Pemanfaatan BMN berupa Pinjam Pakai dapat diakselerasi melalui penyederhanaan proses serah terima objek yang mendahului persetujuan Pengelola, serta kegiatan Sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), dan Kerja Sama," katanya.

Dia menambahkan untuk kegiatan usaha sosial diberlakukan sewa sebesar 2,5% "Kalau sosial, tidak cari keuntungan, sewa cukup 2,5%. jadi dalam PMK ini lebih jelas, kita sesuaikan dengan sosial ekonomi masyarakat," jelasnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini