Antisipasi Bencana, Pemerintah Siapkan Program Asuransi Barang Milik Negara

Giri Hartomo, Jurnalis · Kamis 04 Oktober 2018 15:52 WIB
https: img.okezone.com content 2018 10 04 20 1959679 antisipasi-bencana-pemerintah-siapkan-program-asuransi-barang-milik-negara-Z7pHHT5ivn.jpg Foto: Gempa Donggala (Ist)

JAKARTA - Pemerintah berencana meluncurkan program asuransi untuk beberapa barang miliki negara (BMN). Rencanannya peluncuran sendiri akan dilakukan pada pekan depan tepat ketikan pertemuan IMF-World Bank berlangsung.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengatakan, asuransi ini merupakan salah satu program pemerintah untuk mengatasi bencana alam, sehingga proses pemulihan atau pembanguan ulang daerah pasca bencana berjalan dengan cepat.

"Beberapa waktu lalu, sejak setahun lalu kita memikirkan bagaimana strategi kita bencana kalau terjadi," ujarnya saat ditemui di Komplek Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (4/10/2018).

 Baca Juga: Mentan Pasok Bahan Pangan 500 Truk untuk Korban Gempa & Tsunami Sulteng

Lewat asuransi ini, pemerintah tidak perlu khawatir akan ada pembengkakan anggaran untuk proses pemulihan. Sebab, biaya 100% akan ditanggung oleh pihak asuransi.

"Kita tentu harus memiliki kemampuan meng-address apa? Tanggap darurat. Sekarang misalnya terjadi di Palu dan Donggala. Sangat membuat kita berfikir bagaimana menangani masa daruratnya," jelasnya.

 

Apalagi menurutnya, biaya yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Sebab untuk pemulihan kembali daerah pasca bencana harus dibangun Infrastruktur yang benar-benar utuh yang manaembutuhkan dana yang cukup besar.

"Setelah tanggap darurat lewat, harus dibangun pembangunan kembali jembatan (misalnya). Dan itu bukan jembatan yang darurat tapi harus sudah permanen. Bangun sekolah, bangun Rumah Sakit (RS) lagi bangun jalan lagi permanen. Itu kan butuh dana yang besar," jelasnya.

 Baca Juga: Jurus Sri Mulyani Kembalikan Ekonomi Palu dan Donggala Pascabencana

Sedangkan menurut Suahasil, biasanya penyusunan APBN maupun APBD membutuhkan harus sudah dilakukan tahun ini. Di sisi lain, pemerintah juga tidak bisa memprediksi mengenai kapan bencana itu akan datang.

"Misalnya nanti kan Provinsi Sulteng bikin APBD, duit ya dari mana? Bayangkan pendapatan asli daerah itu pasti hilang karena bencana daerah sumber utamanya pajak kendaraan bermotor sama pajak bumi dan bangunan daerah," jelasnya.

 

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini