DPR Sebut Anggota Parpol Bagi-Bagi Traktor, Mentan: Tidak Ada Perintah

Michelle Natalia, Jurnalis · Senin 21 September 2020 15:26 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 21 320 2281283 dpr-sebut-anggota-parpol-bagi-bagi-traktor-mentan-tidak-ada-perintah-fxamPjha2h.jpg Traktor (Shutterstock)

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi IV Darori Wonodipuro menyoroti program Kementerian Pertanian (Kementan) dalam pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan). Dirinya pun menyoroti penyaluran traktor.

Hal ini seiring adanya orang partai yang ditugaskan dalam pembagian traktor di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Menurutnya, hal itu terkesan tidak tepat dilakukan oleh orang partai yang juga di luar anggota legislatif.

 Baca juga: Mentan: Buah dan Sayur Lokal Tak Kalah Bagus dari Produk Impor

"Saya ingin klarifikasi kepada Pak Menteri. Saya baru dapat laporan dari Dapil saya Kebumen, dekat rumah saya. Hari Jumat yang lalu, Bapak menugaskan petugas partai menyerahkan traktor 50 unit? Ini saya mohon klarifikasinya. Karena apa? Karena kami sendiri belum menyerahkan," ujar Darori di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/9/2020).

Darori mengungkapkan laporan tersebut dari beberapa pihak, termasuk oleh orang yang menerima bantuan traktor tersebut serta memiliki bukti rekaman soal adanya petugas partai yang ditugaskan Kementan untuk membagikan traktor pada petani.

 Baca juga: Apa Kabar Proyek Food Estate di Humbang Hasundutan?

Menanggapi ini, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan belum mendapatkan informasi ada pelibatan orang partai dalam pembagian traktor. Menurutnya, tidak pernah menugaskan orang partai untuk menjalankan program tersebut.

"Tidak ada perintah dari Mentan seperti itu. Saya akan cek. Dan saya akan turunkan tim khusus untuk mengklarifikasi,” bebernya.

Dia mengatakan, program-program di kementeriannya tidak ada keterkaitan dengan kepentingan partai manapun.

"Pelaksanaan program harus berdasarkan aturan yang berlaku dan untuk kepentingan masyarakat," katanya.

Dia menjelaskan, semua alokasi program bantuan, termasuk traktor kepada petani harus melalui serangkaian SOP, diantaranya pendataan Calon Petani Calon Lahan (CPCL). Kendati demikian, dalam pelaksanaan di lapangan memang seringkali bekerjasama dan berkordinasi dengan kementerian lain.

Namun, Syahrul memastikan, semua program yang dilakukan termasuk dengan lintas kementerian tetap dilakukan dengan SOP yang berlaku. Ia pun berjanji akan menelusuri persoalan ini dan terus berkomunikasi dengan Komisi IV DPR RI.

"Saya kira ini menjadi catatan penting dan saya terima kasih telah diberi informasi. Masukan seperti ini sangat berharga, mungkin kita akan cek sama-sama di lapangan," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini