Palsukan Data, Izin 14 Eksportir Lobster Dicabut

Feby Novalius, Jurnalis · Kamis 24 September 2020 13:35 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 24 320 2283011 palsukan-data-izin-14-eksportir-lobster-dicabut-U9i4iEXMjv.jpg Bea Cukai Ungkap Penyelundupan Ekspor Benih Lobster yang Tidak Sesuai Data. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk mencabut sementara izin 14 eksportir benih bening lobster. Eksportir tersebut kedapatan menyalahi aturan perundang-udangan terkait manipulasi jumlah benih yang akan diekspor.

Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar mengatakan, pencabutan sementara izin hanya berlaku untuk ekspor benih bening lobster. Sedangkan proses budidaya lobster milik 14 eksportir tetap boleh berjalan.

Baca Juga: Bocoran Dubes agar Ekspor ke China Lancar Jaya

Kasus tersebut sudah dilimpahkan ke pihak berwenang. Selama proses penyelidikan dan penyidikan berlangsung, izin ekspor para eksportir pun sudah ditangguhkan.

"Perusahaan tidak dapat mengeluarkan BBL sampai dengan penyelidikan atau penyidikan selesai dilakukan oleh pihak berwenang," ujar Antam, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/9/2020).

Adapun sselisih jumlah BBL yang akan dikirim ke Vietnam dengan yang dilaporkan para eksportir kurang lebih mencapai 1,12 juta benih. Jumlah BBL yang melebihi aturan pun berbeda beda dari tiap eksportir.

Baca Juga: Ekspor Indonesia Anjlok 8,3% Jadi USD13 Miliar pada Agustus 2020

Dari hasil pemeriksaan, alasan eksportir memalsukan data jumlah BBL demi meminimalisir kerugian akibat adanya perbedaan harga jual di pasar ekspor dengan harga beli di nelayan. Kemudian juga untuk mengurangi kerugian akibat kematian BBL.

"Para eksportir ini sudah mengakui kesalahan dan siap menerima sanksi dan membayar denda," tegas Antam.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR Charles Meikyansah menilai, pelanggaran tersebut telah mencederai hukum di Indonesia, sehingga harus dilakukan langkah tegas. Tujuannya tidak ada pelanggaran kembali harus ada tindakan tegas, yaitu dengan mencabut izin bagi perusahaan eksportir benih bening lobster.

“Kami di Komisi IV DPR RI pada Raker bersama Menteri KKP meminta ketegasan dari KKP agar mencabut izin dari 14 perusahaan eksportir yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Adapun nama-nama 14 perusahaan eksportir BBL yang melakukan pelanggaran, yaitu Tania Asia Marina, Samudera Mentari Cemerlang, Aquatic SSLautan, Bali Sukses Mandiri, Setia Widara, Global Perikanan Nusantara, Kreasi Bahari Mandiri, Indotaman Putra Wahana, Wiratama Mintra Mulia, Bahtera Damai Internasional, Rama Putra Parm, Tatura Prima Kultur, Sinar Lombok, dan Sinar Alam Berkilau.

Selain itu, Komisi IV juga mendorong agar KKP serta Kemenkeu untuk segera menerbitkan penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ekspor benih bening lobster. PNBP tersebut sangat penting untuk menjadi salah satu sumber pendapatan negara.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ekspor Benih Benih Lobster (BBL) harus segera dikeluarkan untuk memperkuat pendapatan negara.

Sebagai informasi, upaya penyelundupan 1,12 juta benih bening lobster itu terjadi sepekan lalu di Bandara Soekarno Hatta. Benih yang sudah siap dikirim ke Vietnam tersebut terlapor sebanyak 1,5 juta benih. Namun setelah diperiksa lagi oleh petugas Bea Cukai, jumlahnya ternyata lebih banyak dari itu.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini