UU Ciptaker Disahkan, Ekonom: Investor Ogah Masuk ke Indonesia

Fadel Prayoga, Jurnalis · Selasa 06 Oktober 2020 12:46 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 06 320 2289150 uu-ciptaker-disahkan-ekonom-investor-ogah-masuk-ke-indonesia-AKomJaTntY.jpg Investasi (Foto: Ilustrasi Okezone.com)

JAKARTA - Angka kasus pandemi Covid-19 di Indonesia masih terus mengalami peningkatan. Namun sayangnya, pemerintah dan DPR bukannya serius menangani wabah itu malah fokus mengesahkan Rancangan Undan-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menjadi Undang-Undang.

Menanggapi hal itu, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menilai seharusnya pemerintah dan DPR untuk saat ini fokus dulu menurunkan angka penderita Covid-19. Sebab, UU Ciptaker itu tak akan berdampak positif terhadap iklim investasi bila Indonesia masih diselimuti pandemi.

Baca Juga: 3 Hoax soal UU Cipta Kerja, Termasuk Pesangon Dihilangkan

"Mana ada investor mau masuk ke Indonesia kalau lihat kasus penularan Covid-19 masih tinggi dan banyak negara menutup pintu masuk untuk WNI," kata Bhima saat dihubungi, Selasa (6/10/2020).

Menurut dia, masih tingginya angka pandemi membuat investasi kurang tertarik masuk ke Indonesia, karena daya beli masyarakat rendah, mobilitas terganggu, kapasitas produksi juga menurun.

Baca Juga: PDIP Klarifikasi 12 Poin Alasan Buruh Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja

"Saya kira ketidakmampuan pemerintah dalam melihat masalah fundamental sangat fatal bagi kepercayaan investor ke depannya," ujarnya. 

Dia menduga ada permufakatan jahat antara pemerintah dan DPR. Karena, kedua lembaga itu terkesan menutup-nutupi setiap pembahasan pasal yang ada di dalam UU Ciptaker.

 

"Padahal ada masalah pangan yang strategis, kemudian masalah tenaga kerja, proyek pemerintah dan lingkungan. Artinya kualitas regulasinya diragukan. Jadi kesimpulannya masalah saat ini yang lebih mendesak untuk memulihkan investasi dan menarik relokasi pabrik adalah penanganan pandemi, pemulihan konsumsi rumah tangga, pemberantasan korupsi, peningkatan kualitas lingkungan hidup hingga bagaimana cara pemerintah menekan biaya logistik. Itu semua luput dari pembahasan Omnibus Law," kata dia.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini