Share

UU Cipta Kerja, Pengusaha Diuntungkan?

Aditya Pratama, Jurnalis · Selasa 06 Oktober 2020 13:12 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 06 320 2289171 uu-cipta-kerja-pengusaha-diuntungkan-tipvVRYlZO.jpg Rupiah (Shutterstock)

JAKARTA - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Sosial, Harijanto menyebut bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR, kemarin. Menurutnya, baik pekerja dan pengusaha sama-sama terdampak akan RUU ini.

Harijanto mencontohkan, dari penurunan jumlah pesangon pekerja dari 32 kali upah menjadi 25 kali upah jika dilihat dari compliance rate yang disurvei World Bank tingkat pembayaran pesangon setinggi itu tingkat kepatuhannya hanya 24 persen di Indonesia.

Baca juga: Imbas UU Ciptaker Disahkan, Menko Airlangga Blakblakan soal Ketersediaan Lapangan Kerja

"Berarti hanya perusahaan-perusahaan besar multinasional yang bisa membayar itu, yang lainnya jauh di bawah aturan. Sehingga, dengan diturunkannya ini mungkin compliance rate akan meningkat, bahkan kita masih lebih tinggi jauh dibanding negara tetangga kita," ujar Harijanto dalam acara Market Review IDX Channel, Selasa (6/10/2020).

Tidak hanya itu, dari sisi pengusaha, RUU ini juga mewajibkan para pemberi kerja untuk setiap karyawan kontrak saat selesai kontrak harus diberikan kompensasi. Selain itu, pengusaha juga harus mengikutkan karyawan tersebut ke program BPJS yang mana merupakan kewajiban baru.

Baca juga: 3 Hoax soal UU Cipta Kerja, Termasuk Pesangon Dihilangkan

"Tapi kita melihatnya sebagai suatu yang positif, kita enggak demo dan ancam mogok dengan adanya ini. Ini adalah menjadi satu pilihan yang lebih bagus, jadi kalau orang mau mengontrak itu jadi mikir ke depan karena kalau kontrak toh harus bayar kompensasi, BPJS, karyawan tetap dan kontrak jadi satu pilihan kalau dulu kan kontrak jadi suatu benefit karena tidak perlu ikut BPJS dan ga ada kompensasi," kata dia.

Menurutnya, dengan RUU ini sebetulnya pengusaha ada kewajiban baru dan seperti pesan Presiden Joko Widodo yang menyebut demi rakyat yang harus bekerja dengan layak dan formal 10 tahun ke depan, semua pihak harus rela berkorban.

"Termasuk pemerintah menanggung sebagian pesangon yang notabene kalau diturunkan langsung pasti protesnya lebih keras," ucapnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini