Share

Imbas UU Ciptaker Disahkan, Menko Airlangga Blakblakan soal Ketersediaan Lapangan Kerja

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 06 Oktober 2020 13:05 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 06 320 2289164 imbas-uu-ciptaker-disahkan-menko-airlangga-blakblakan-soal-ketersediaan-lapangan-kerja-jetbYNH1Jh.jpg Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Okezone.com/Kemenko)

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) resmi disahkan menjadi Undang-undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pengesahan RUU ini pun menjadi polemik karena dianggap merugikan banyak pekerja.

UU Ciptaker dibuat dengan tujuan menarik investasi. Oleh karena itu, pemerintah melakukan penyederhanaan birokrasi dengan menggabungkan beberapa aturan atau memangkasnya dalam satu aturan.

Baca Juga: UU Ciptaker Disahkan, Ekonom: Investor Ogah Masuk ke Indonesia

Salah satu faktor penghambat investasi selama ini adalah berbelitnya birokrasi sehingga membuat investor kabur. Oleh karena itu, UU Ciptaker dengan metode omnibus law diharapkan bisa menarik investasi sebesar-besarnya.

UU Ciptaker sebenarnya disebut sebagai aturan sapu jagat karena mencakup semua sektor. Namun ada tiga hal dan sektor yang disasar oleh UU ini, pertama adalah perpajakan, cipta lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM.

Baca Juga: 3 Hoax soal UU Cipta Kerja, Termasuk Pesangon Dihilangkan

Dengan semakin banyaknya investasi yang masuk, maka penerimaan negara dari sektor perpajakan pun akan meningkat. Sementara lapangan pekerjaan yang tersedia juga semakin banyak, dan akan makin berkembang juga para pelaku UMKM dalam negeri.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara maju. Mengingat Indonesia saat ini memiliki binus demografi yang bisa dimanfaatkan. Maksudnya adalah mayoritas penduduk Indonesia memiliki usia produktif atau kerja.

Menurut Airlangga, untuk merealisasikan hal tersebut Indonesia dihadapkan pada tantangan besar. Salah satunya adalah bagaimana kesiapan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja.

Salah satu cara untuk meyediakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyakandengan menarik investasi baik dalam maupun luar negeri. Namun yang seringkali mengganjal adalah masih banyak aturan yang tumpang tindih dan mempersulit.

“Namun tantangan terbesar adalah bagaimana kita mampu menyediakan lapangan kerja dengan banyaknya atauran atau hiper regulasi kita memerlukan penyederhanaan sinkronisasi,” kata Airlangga, Selasa (6/10/2020).

Oleh sebab itu, menurut Airlangga, kehadiran UU Ciptaker bisa menjadi solusi karena bisa menghapus dan menyederhanakan UU yang mempersulit investasi.

“Untuk itulah diperlukan UU Cipta Kerja yang mengubah atau merevisi beberapa UU yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. UU tersebut sekaligus sebagai instrumen dan penyederhanaan serta oeningkatan efektivitas birokrasi,” jelasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini