Paham Inklusi hingga Kelola Keuangan Bisa Percepat Pemulihan Ekonomi
JAKARTA - Dalam masa Pandemi Covid-19, pemerintah terus melakukan berbagai langkah penanganan, baik dalam aspek kebijakan bidang kesehatan, keamanan, termasuk juga bidang perekonomian.
Aspek terakhir ini tentu tidak mungkin luput dari perhatian pemerintah, dan diantara berbagai industri yang memegang peran penting di Indonesia, sektor jasa keuangan merupakan salah satu sektor yang diharapkan mampu menjadi penggerak perekonomian bangsa saat ini dan memegang peran penting dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator dari industri jasa keuangan telah menetapkan beberapa program untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat dan menjalankan program PEN, di antaranya adalah program KUR (kredit usaha rakyat) klaster, Lakupandai, Jaring, Bank Wakaf Mikro dan Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR) yang dikoordinasikan dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah yang saat ini telah berjumlah 195 tim di berbagai daerah di Tanah Air.
Baca Juga: Menabung saat Resesi, 5 Mindset Ini Wajib Dihilangkan
Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara menjelaskan, inklusi keuangan memiliki peranan penting dan strategis sehingga diharapkan dapat menjadi solusi jitu untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat Pandemi Covid-19.
“Kami meyakini, dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang lebih baik mengenai produk dan layanan keuangan, diiringi kemampuan pengelolaan keuangan yang memadai akan dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka dalam beraktivitas ekonomi,” kata Tirta dalam pembukaan Bulan Inklusi Keuangan 2020 seperti dilansir keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (7/10/2020).
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir juga mengatakan, inklusi keuangan mempunyai peranan penting untuk pemulihan ekonomi nasional khususnya dengan mempercepat akselerasi pemberian modal kerja kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) guna meningkatkan kegiatan usaha.
“Percepatan pemberian kredit bagi UMKM sehingga usaha mereka menjadi meningkat kembali seperti kondisi normal. Kemudian gerakan menabung menjadi prioritas selanjutnya, karena perlunya spending dari masyarakat untuk menggerakkan sektor riil,” ujar Iskandar.
Menurutnya, dengan adanya BIK diharapkan indeks inklusi keuangan akan meningkat sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, 28 Januari 2020 pada Rapat Terbatas Strategi Nasional Keuangan Inklusif dari 76% menjadi di atas 90% dalam waktu 3 tahun ke depan.
“Indeks inklusi keuangan Indonesia saat ini masih 76,2%. Walaupun sudah naik pesat tapi indeks ini masih di bawah Tiongkok dan India yang telah mencapai 80% pada tahun 2019,” ungkap Iskandar.
