Berbagai Manfaat Klaster Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja

Taufik Fajar, Jurnalis · Minggu 11 Oktober 2020 08:09 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 11 320 2291746 berbagai-manfaat-klaster-ketenagakerjaan-dalam-uu-cipta-kerja-BTwiGRGqLE.jpg Manfaat UU Cipta Kerjta. (Foto: Okezone.com/SHutterstock)

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan omnibus law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Aturan tersebut pun memiliki banyak manfaat untuk klaster ketenagakerjaan.

Melansir ringkasan butir-butir pengaturan UU Cipta Kerja Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian, Minggu (11/10/2020), ada manfaat bagi klaster ketenagakerjaan.

Baca Juga: Fakta Crazy Rich India, Ada 9 Pendatang Baru

"Pertama Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pemberian uang kompensasi PKWT sesuai dengan masa kerja pekerja atau buruh. PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu dan tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap," bunyinya seperti dikutip Okezone, Minggu (11/10/2020).

Kemudian, kedua alih daya atau outsourcing. Di mana pekerja pada perusahaan alih daya tetap mendapat perlindungan atas hak-haknya. Dalam hal terjadi pergantian perusahaan alih daya, pekerja/buruh tetap dijamin kelangsungan kerjanya dan hak-haknya.

"Ketiga Upah Minimum (UM). UM wajib ditetapkan di tingkat Provinsi (UMP), sedangkan UM Kab/Kota dapat ditetapkan dengan syarat tertentu(pertumbuhan ekonomi dan inflasi serta diatas UMP). Kenaikan UM mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi daerah.

UM yang telah ditetapkan sebelum UU Cipta Kerja ini tidak boleh diturunkan," ungkap dia.

Baca Juga: Aturan Turunan Buat UU Cipta Kerja Efektif

Lalu ada Tenaga Kerja Asing (TKA). Kemudahan RPTKA hanya untuk TKA Ahli. Klaster Ketenagakerjaan. Ada juga pesangon. Pekerja/buruh yang mengalami PHK tetap mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai peraturan perundang-undangan.

"Pekerja/buruh yang mengalami PHK akan mendapatkan kompensasi PHK 25 kali upah, yang terdiri atas 19 kali ditanggung pemberi kerja dan 6 kali ditanggung Pemerintah melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)," kata dia.

Ada juga manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah. Tidak mengurangi manfaat JKK, JKm, JHT, dan JP. Pembiayaan JKP bersumber dari pengelolaan dana BPJS Ketenakerjaan dan APBN.

"Dan ada juga waktu kerja. Ketentuan waktu kerja sesuai dengan UU 13/2003 dan terdapat penambahan pengaturan waktu kerja yang lebih fleksibel untuk pekerjaan tertentu (misalnya pekerjaan paruh waktu, pekerjaan dalam ekonomi digital)," tandas dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini