Menaker Sebut Hanya 7% Perusahaan Patuh soal Hak Pesangon

Fadel Prayoga, Jurnalis · Kamis 15 Oktober 2020 14:40 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 15 320 2294098 menaker-sebut-hanya-7-perusahaan-patuh-soal-hak-pesangon-qWN4HzXcXG.jpg Rupiah (Okezone)

JAKARTA - Pemerintah memutuskan menurunkan hak pesangon pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), dari sebelumnya 32 kali upah menjadi 25 kali gaji di dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Diketahui, dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur besaran 32 kali gaji harus dibayarkan kepada pekerja yang di-PHK.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut penurunan angka itu untuk memastikan setiap buruh mendapatkan hak pesangon. Sebab, selama ini pun hanya 7 persen perusahaan yang mematuhi ketentuan pemberian pesangon yang ada di dalam UU No.13 tahun 2003.

 Baca juga: Menaker: UU Ciptaker Tak Menghapus Cuti Panjang

"Pada prakteknya UU 13 2003 tentang ketentuan pesangon yang memang sangat bagus 32 kali, pada prakteknya hanya 7 persen yang mengikuti ketentuan UU ini," kata Ida dalam akun Youtube Deddy Corbuzier, Kamis (15/10/2020).

Menurut dia, memang seharusnya tidak boleh melakukan hal tersebut. Namun, ternyata itu memang sebuah kesepakatan antara pegawai dan perusahaan karena pemilik usahan tak sanggup jika harus membayar 32 kali gaji.

"Harusnya tidak boleh kan? Karena kenapa, perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya, karena dianggap terlalu tinggi," ujarnya.

 Baca juga: UU Ciptaker Tak Mengurangi Waktu Libur Pekerja

Dia menjelaskan dengan diturunkannya angka pesangon tersebut, maka dapat dipastikan nanti seluruh karyawan mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Makanya diturunkan dengan ada kepastian. Kepastiannya bagaimana? 25 itu 19 kalinya dibayar oleh pengusaha, 6 kalinya dibayar melalui skema program jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan kehilangan pekerjaan ini adalah, jaminan sosial ketenaga kerjaan yang tidak mengurangi manfaat dari jaminan lainnya seperti jaminan kecelakaan, kematian, hari tua dan pensiun," kata dia.

Terkait sanksi apabila perusahaan tetap kekeuh tak ingin membayar pesangon sebesar 25 kali gaji, kata dia, itu tetap diatur di dalam UU No. 13 tahun 2003."Tentu saja ketentuan sanksi yang memaksa perusahaan untuk membayar. Ada nanti sanksinya diatur. Jadi ketentuan sanksi akan diatur sebagaimana ketentuan UU 13 2003," katanya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini