Ngebut, Aturan Turunan UU Cipta Kerja Klaster Pertanahan Sudah 90%

Giri Hartomo, Jurnalis · Jum'at 16 Oktober 2020 19:13 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 16 470 2294891 ngebut-aturan-turunan-uu-cipta-kerja-klaster-pertanahan-sudah-90-C6c4WDDSO2.jpg Lahan Kosong (Shutterstock)

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menyiapkan aturan turunan dari UU Cipta Kerja. Ada empat klaster dan 5 rancangan rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang disiapkan oleh Kementerian ATR.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan, saat ini aturan turunan dari UU Cipta Kerja di kementeriannya sudah 90% rampung. Ditargetkan pekan depan, aturan yang berbentuk Peraturan Pemerintah tersebut bisa rampung.

 Baca juga: Ada UU Cipta Kerja, Sofyan Djalil: Tidak Alasan Kita Miskin dan Menganggur

"Mungkin minggu depan kita bisa undang pihak-pihak terkait untuk kasih input sehingga peraturan pemerintah ini memenuhi harapan publik," ujarnya dalam acara konferensi pers virtual, Jumat (16/10/2020).

Nantinya lanjut Sofyan, dalam aturan turunan tersebut akan mencakup beberapa hal. Seperti Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, RPP Bank Tanah, RPP Pemberian Hak atas Tanah, RPP Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, serta RPP Kawasan dan Tanah Telantar.

 Baca juga: Bahlil: Undang-Undang Cipta Kerja Permudah Anak Muda Jadi Pengusaha

"Klaster terakhir itu ada hak atas tanah. Bisa saya katakan 90% draft RPP Kementerian ATR/BPN sudah jadi. Kita akan undang beberapa pihak untuk melakukan evaluasi terhadap RPP ini minggu depan," jelasnya.

Sofyan mengatakan Undang-undang Cipta Kerja dan turunannya akan memberikan kepastian dalam proses pengadaan lahan yang nantinya digunakan sebagai fasilitas umum, seperti bandara dan jalan tol. Sebab, klausul-klausul di dalamnya sekaligus merevisi sejumlah pasal dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah.

 Baca juga: Sri Mulyani: Pemerintah Kerja Keras Buka Lapangan Kerja Lewat UU Ciptaker

Di samping itu, beleid turunan yang mengatur hal lain, seperti Bank Tanah, juga diklaim akan memberikan kesempatan masyarakat memperoleh lahan murah bahkan gratis untuk membangun hunian di perkotaan.

“Dalam praktiknya, kita masih banyak kendala dalam pemebasan lahan. Jadi aturan tentang pengadaan lahan ini untuk kepentingan umum,” ucapnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini