10 Fakta UU Cipta Kerja di Mata Pengusaha

Giri Hartomo, Jurnalis · Minggu 18 Oktober 2020 07:32 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 17 320 2295248 10-fakta-uu-cipta-kerja-di-mata-pengusaha-ppa5ieUK7T.jpeg Omnibus Law (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Empat orang perwakilan asosiasi pengusaha angkat bicara soal Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Mengingat UU Cipta Kerja ini mendapatkan penolakan dari beberapa masyarakat khususnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Keempat orang itu ialah Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Iwan Setiawan Lukminto, dan Bendahara Umum BPP Hipmi Eka Sastra.

Ada beberapa fakta menarik dari penjelasan pengusaha tentang UU Cipta Kerja. Berikut beberapa fakta menarik tentang UU Cipta Kerja yang dirangkum Okezone, Minggu (18/10/2020):

Baca juga: Ngebut, Aturan Turunan UU Cipta Kerja Klaster Pertanahan Sudah 90%

1. Meningkatkan Investasi hingga 7%

Menurut Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani , kehadiran UU Ciptaker diyakini mendorong peningkatan investasi hingga 6,6-7% untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha eksisting. Pada akhirnya, hal itu dapat mengakomodir pengangguran di Indonesia untuk memperoleh lapangan pekerjaan.

Apalagi, pandemi virus Corona (COVID-19) ini berpotensi menimbulkan PHK bagi 5-6 juta pekerja. Belum lagi angkatan baru setiap tahunnya bertambah 2-3 juta orang. Bahkan, sebelum itu semua ada tambahan 8 juta orang yang setengah menganggur.

Selain itu, lanjut dia, UU ini dapat mendukung program pemberdayaan UMKM dan Koperasi agar peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65% dan peningkatan kontribusi Koperasi terhadap PDB menjadi 5,5%.

 

2. Asal-usul Pembuatan UU Cipta Kerja

Salah satu tujuan dari adanya UU Cipta Kerja adalah menarik investasi sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, pemerintah pun melakukan cara untuk memangkas yang menjadi penghambat.

Salah satu yang menjadi masalah klasik adalah terkait perizinan. Roh dari UU Cipta Kerja ini memang untuk mempermudah proses perizinan yang selama ini terlalu berbelit.

Dengan pemangkasan perizinan ini, maka produktifitas dunia usaha bisa meningkat. Hal ini juga sangat baik untuk meningkatkan iklim berusaha karena kemudahan untuk berusaha semakin mudah (EODB).

Tak hanya itu, UU Cipta Kerja juga dibuat untuk meningkatkan produktifitas para pekerja. Mengingat saat ini, produktifitas masih sangat rendah jika dibandingkan beberapa negara di dunia.

Tak hanya itu, pembentukan UU Cipta Kerja ini juga menyusul keinginan pemerintah untuk membuka seluas-luasnya industri yang ingin masuk ke Indonesia. Karena sebelum adanya UU Cipta Kerja ini, Indonesia menjadi salah satu yang tertutup

3. UU Cipta Kerja beda Nasib dengan Paket Kebijakan Ekonomi

Rosan memastikan, UU Cipta Kerja tidak akan sama dengan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada 2018 lalu. Karena dalam UU Cipta Kerja.

Seperti diketahui, pemerintahan Joko Widodo pernah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi untuk mempermudah investor masuk ke Indonesia. Ada sekitar 16 paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan di bawah Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution pada 2018.

Namun sayangnya, kebijakan tersebut dinilai gagal karena masih banyak investor yang ogah datang ke Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat UU Cipta Kerja yang tujuannya untuk memangkas semua hambatan dalam satu aturan saja.

Alasan UU Cipta Kerja tidak akan gagal karena semua hal yang berkaitan dan mempersulit investasi sudah dipangkas. Meskipun ada beberapa kekurangan namun dirinya meyakini hal tersebut akan disempurnakan dalam aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) ataupun Peraturan Presiden (Perpres).

4. Untuk meningkatkan daya saing investasi

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani mengatakan, omnibus Law merupakan strategi reformasi regulasi agar penataan dilakukan secara sekaligus terhadap banyaknya peraturan Perundang-undangan. Mengingat, beberapa negara menggunakan cara omnibus law untuk memperbaiki regulasi guna meningkatkan iklim dan daya saing investasi.

Selain itu lanjut Hariyadi dengan adanya UU Cipta Kerja ini, diharapkan terjadi perubahan struktur ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7% - 6%. Hal ini karena adanya penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,7 juta hingga 3 juta per tahun.

Langkah ini juga menjadi sebuah kabar gembira bagi masyarakat. Karena penciptaan lapangan kerja yang luas ini bisa menampung 9,29 juta orang yang tidak atau belum bekerja.

5. Meningkatkan produktivitas pekerja

UU Cipta Kerja ini juga meningkatkan kompetensi pencari ke|ja dan kesejahteraan pekerja Peningkatan produktivitas pekerja yang mempengaruhi pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Saat ini produktivitas Indonesia saat ini baru mencapai 74,4%. Angka ini masih berada di bawah rata-rata negara ASEAN yang mencapai 78,2%.

6. Sama-sama start dari 0

Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Iwan Setiawan Lukminto mengatakan, pengesahan UU Cipta Kerja ini sangat tepat jika diimplementasikan saat ini. Karena ini menjadi titik awal bagi Indonesia untuk meraup investor sebanyak-banyaknya.

Pasalnya, hampir semua negara juga memulainya dari nol. Hal ini disebabkan oleh pandemi virus corona yang melumpuhkan perekonomian negara-negara di dunia tanpa terkecuali.

Adanya UU Cipta Kerja ini sangat baik karena ada kendala yang menghambat investasi dipangkas. Misalnya saja dari sisi perizinan yanh selama ini menjadi permasalahan klasiknyang sering terjadi.

7. Mendorong Generasi Muda Jadi Pengusaha

Bendahara Umum BPP Hipmi Eka Sastra mengatakan, UU Cipta Kerja ini akan mengakomodir pengusaha muda untuk mendorong penciptaan lapangan kerja. Ia menegaskan, hal ini perlu dilakukan, melihat ada sekitar 45 juta orang butuh lapangan pekerjaan.

8. Upah Buruh Takan Turun Tahun Depan, Tapi Juga Tidak Naik

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani memastikan tidak ada penurunan upah minimum. Karena upah minimum di tahun depan pun akan mengikuti upah di tahun ini.

Lagi pula, upah minimum jika mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan tidak tepat. Karena pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini minus dan masih deflasi.

Sedangkan dalam aturan tersebut kenaikan upah ditentukan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Oleh karena itu, Dewan Pengupahan Nasional memutuskan jika upah tahun depan sama dengan tahun ini dan berlaku di seluruh daerah.

Ditegaskan pula jika Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) akan tetap ada meski UU Cipta Kerja sudah disahkan. Hanya saja, Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) ditiadakan, karena menjadi ranah perjanjian pemberi kerja dan pekerja.

9. Aturan Outsourcing di Era SBY Bikin Salah Kaprah

Salah satu yang menjadi penolakan para buruh dalam UU Cipta Kerja adalah mengenai outsourcing. Karena kini tidak ada batasan tenaga kerja apa saja yang boleh direkrut menjadi outsourcing.

Namun ternyata, menurut Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, pengaturan outsourcing pada UU 13 tahun 2003 menimbulkan salah kaprah. Sehingga dengan adanya UU Cipta Kerja ini kesalahpahaman tersebut diluruskan.

Sebenarnya dalam UU Ketenagakerjaan mencontohkan beberapa pekerja yang diperbolehkan untuk outsourcing seperti driver, katering, security hingga cleaning service. Namun yang justru di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) malah dibuat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada perusahaan lain.

10. Pengusaha Tak Berani Jamin Patuhi Aturan Pesangon Baru 25 Kali Gaji

Pesangon menjadi salah satu yang disorot dalam Undang-undang Cipta Kerja. Selain penurunan angka dari 32 menjadi 25 gaji saja, para pekerja juga khawatir para pengusaha tidak membayarkan uang yang menjadi hak pekerja.

Namun saat ditanya apakah para pengusaha berani menjamin akan patuh pada aturan ini, Ketua Umum Apindo tak berani untuk memastikanya. Namjn meskipun tidak menjamin 100% pengusaha akan patuh, namun dengan UU Cipta Kerja diharapkan bisa lebih cocok dengan kemampuan perusahaan.

Karena beban perusahaan untuk membayar pesangon juga lebih kecil. Sebab semula uang pesangon yang dibayarkan adalah 32 kali gaji dan diturunkan menjadi 25 kali gaji saja. Dari 25 kali gaji tersebut dibagi lagi, yang mana 19 bulan dibayar pengusaha dan 6 kali gaji dibayarkan pemerintah.

“Kalau pertanyaanya apakah ada jaminan? Ya mudah-mudahan ini akan lebih cocok dengan kemampuan perusahaan. Dan apalagi kan dari pemerintah juga memberikan yang enam kali jadi perusahaan memberikan 19 pemerintah memberikan 6 kali,” kata Hariyadi

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini