Pro Kontra UU Ciptaker, Menaker: Hal Wajar

Avirista Midaada, Jurnalis · Kamis 22 Oktober 2020 16:47 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 22 320 2297912 pro-kontra-uu-ciptaker-menaker-hal-wajar-jgNLvl0xVz.jpg Menaker soal UU Cipta Kerja (Foto: Avi/Okezone)

KOTA MALANG - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebut problem birokrasi yang cukup panjang dan rumit menjadi alasan pengajuan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja ke DPR.

"Kita memiliki birokrasi yang tidak sederhana. Maka yang dilakukan oleh beliau (Presiden Joko Widodo) adalah merapikan aturan main, regulasi, dan upaya menyederhanakan birokrasi," ujar Menaker Ida Fauziyah saat berada di UIN Maliki Malang, Kamis (22/10/2020).

Maka untuk memfasilitasi dan mempermudah birokrasi Menaker menyebut Omnibus Law bisa mengakomodir permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan.

"Yang dilakukan oleh Presiden itu melalui Omnibus Law. Mengangkut semua peraturan yang menjadi sumbatan itu dalam sebuah bus, yang disebut Omnibus Law. Praktik ini juga dilakukan oleh berbagai negara," tuturnya.

Baca Juga: Cerita Menaker Kunjungi Rumah Penerima BLT Subsidi Gaji 

Namun Ida mengakui pemerintah belum menyosialisasikan UU Cipta Kerja sehingga muncul sejumlah penolakan dari elemen buruh, mahasiswa, dan masyarakat lainnya.

"Memang, pikiran beliau ini belum tersosialisasi secara masif, sesungguhnya apa yang diinginkan oleh Presiden. Karena tidak gampang ada banyak yang merasa kewenangannya berkurang, ada yang merasa bahwa lapaknya berkurang, itu tidak sedikit," bebernya.

Dari sana politisi PKB ini wajar akhirnya timbul pro kontra di tengah masyarakat terkait UU Cipta Kerja ini. Mengingat ada sejumlah pihak yang merasa dirugikan adanya undang-undang tersebut.

"Maka ketika upaya ini belum menjadi sebuah common sense dari semua pemangku kepentingan bangsa ini, yang nampak adalah masih ada masyarakat yang pro dan kontra," tutupnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini