UU Ciptaker Lahirkan Lembaga Pengelola Investasi, Apa Tujuannya?

Aditya Pratama, Jurnalis · Senin 02 November 2020 18:24 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 02 320 2302958 uu-ciptaker-lahirkan-lembaga-pengelola-investasi-apa-tujuannya-SnKnb6XJpC.jpg UU Cipta Buat Lembaga Pengelola Investasi. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Undang-undang (UU) Cipta Kerja Pasal 165 menyebutkan pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund Indonesia. Adapun pembentukan LPI sebagai alternatif pendanaan dalam pembangunan.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, pada Pasal 165 ayat 2 UU Cipta Kerja menjelaskan bahwa pembentukan LPI dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalisasi nilai aset secara jangka panjang dan dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.

Baca Juga: Omnibus Law Bakal Bikin RI Kebanjiran Dana Asing

"Lebih kepada upaya untuk menghadirkan alternatif pendanaan dalam pembangunan, karena sebagian besar dari lembaga pengelola investasi ini nantinya yang ditawarkan adalah proyek-proyek infrastruktur," ujar Eko dalam webinar Indef, Senin (2/11/2020).

Eko menambahkan, peran LPI ini nantinya untuk menghadirkan alternatif pendanaan di luar utang atau lebih bersifat investasi. Pembentukan LPI ini juga diharapkan dapat membuat rencana dan pelaksanaan pembangunan di Indonesia menjadi lebih terpadu.

Baca Juga: 5 Alasan Investor Harus Berinvestasi di Indonesia

"Menurut saya itu bagian dari upaya pembangunan menjadi lebih terpadu," katanya.

Pada Pasal 160 UU Cipta Kerja dijelaskan bahwa aset lembaga dapat berasal dari beberapa sumber, seperti; penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 1; hasil pengembangan usaha dan pengembangan aset lembaga; pemindahtanganan aset negara atau aset BUMN; hibah dan/atau; sumber dana lain yang sah.

Aset LPI lembaga dapat dijaminkan dalam rangka penarikan pinjaman, pihak manapun dilarang melakukan penyitaan aset lembaga kecuali atas aset yang telah dijaminkan dalam rangka pinjaman dan pengelolaan aset lembaga sepenuhnya dilakukan oleh organ lembaga berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, akuntabel dan transparan.

Pada Pasal 161, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan LPI dilakukan oleh akuntan publik yang terdaftar pada BPK dan OJK.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini