Wapres Ungkap Menyedihkannya Nasib Guru Honorer
JAKARTA - Kebutuhan tenaga pengajar alias guru sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk mengangkat tenaga honorer untuk mengisi tenaga pengajar yang jumlahnya mencapai 1 juta guru.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, pemanfaataan guru honorer tanpa status yang jelas sangat merugikan bagi yang bersangkutan. Tingkat kesejahteraan para guru honorer berbeda jauh dari rekan mereka yang berstatus Aparatur Sipil Negara atau ASN.
Baca juga: Pendaftar Bisa Ikut 3 Kali Seleksi Rekrutmen Guru Honorer PPPK 2021
“Padahal banyak dari mereka yang berprestasi dan sudah tahunan mengabdi sebagai tenaga pendidik,” ujarnya dalam acara Pengumuman Seleksi Guru Honorer menjadi PPPK melalui virtual, Senin (23/11/2020).
Selain itu, para guru honorer tidak dapat mengikuti berbagai macam kegiatan peningkatan kapasitas seperti pelatihan, kursus, ataupun mengikuti pendidikan untuk jenjang yang lebih tinggi. Sehingga baru sebagian kecil guru honorer yang memiliki sertifikat guru.
Baca juga: 6% Guru Pensiun, RI Kekurangan Tenaga Pendidik
Hal ini sangat disayangkan di tengah perkembangan zaman yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Bahkan menurutnya, dampaknya akan berpengaruh pada kualitas guru honorer yang tertinggal.
“Padahal, seiring dengan berkembangnya zaman, kompetensi guru perlu untuk terus ditingkatkan. Hambatan-hambatan ini, dalam jangka panjang berakibat pada tertinggalnya kualitas para guru honorer,” ucapnya.
